Akademisi: Program Biodiesel Dinilai Efektif Tekan Impor BBM

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Rhenald Kasali mengatakan kebijakan mandatori biodiesel memiliki potensi besar sebagai substitusi solar. Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan baku kelapa sawit yang melimpah di dalam negeri serta kesiapan teknologi pengolahan yang relatif matang.

"Program biodiesel memang efektif menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi melalui pengurangan impor solar secara signifikan. Program ini bisa menghemat devisa hingga USD8-10 miliar per tahun," kata dia di Jakarta, Senin (13/4).

Rhenald Kasali mengharapkan tata kelola industri kelapa sawit yang baik guna mendukung keberlanjutan program biodiesel. Hal tersebut mencakup upaya pencegahan deforestasi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Ia juga mengharapkan, program biodiesel mampu meminimalkan potensi konflik antara kebutuhan pangan dan energi (trade-off fuel-food).

"Perlu diingat, sawit bukan produk homogen untuk energi, peningkatan alokasi crude palm oil (CPO) ke energi dapat mengurangi pasokan pangan yang memicu kesulitan bagi substitusi dapur, yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng," ujar dia.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung. Ia menilai pengembangan bioenergi melalui kebijakan mandatori biodiesel berkontribusi besar dalam menurunkan impor BBM berbasis fosil.

Tungkot merinci, Indonesia secara konsisten mengembangkan program mandatori biodiesel mulai dari B1 hingga B50 yang ditargetkan pada Juli 2026 mendatang. Program tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar hingga sekitar 50 persen.

Penerapan biodiesel B40 telah menurunkan impor solar dari 8,3 juta kiloliter pada tahun 2024 menjadi 5 juta kiloliter pada 2025. Atau berkurang 3,3 juta kiloliter.

Dari sisi penghematan devisa impor, kebijakan biodiesel tahun 2025 berhasil menghemat sebesar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Kemudian, program B40 meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Implementasi kebijakan mandatori dilakukan Indonesia secara bertahap mulai dari B1 hingga B2.5 pada tahun 2008 lalu. Kebijakan mandatori biodiesel terus berlanjut hingga mencapai B50 melalui dukungan dana sawit hasil pungutan ekspor (levy) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP.

"Salah satu keberhasilan kita saat ini adalah substitusi solar impor dengan biodiesel sawit," kata Tungkot menegaskan.

Ia pun mengingatkan, salah satu tujuan Indonesia mengembangkan bioenergi sawit adalah untuk memperbaiki lingkungan.

Penggunaan biodiesel dinilai lebih ramah. Karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil.

Lebih lanjut, Tungkot menjelaskan, konsumsi energi fosil secara global merupakan kontributor utama emisi. Yakni, sekitar 70-80 persen yang memicu pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (global climate change).

"Dengan menggunakan bioenergi sawit, Indonesia telah berkontribusi mengurangi emisi global. Artinya, penggunaan bioenergi sawit juga memperbaiki lingkungan hidup dan bukan merusak lingkungan," kata dia.