DPRD DKI Gandeng Kemendagri, Pertegas Aturan Main Penggunaan Anggaran Daerah

JAKARTA - Seluruh pimpinan beserta anggota DPRD DKI Jakarta baru saja menerima pembekalan intensif mengenai transformasi tata kelola pelaksanaan reses. Agenda ini difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan guna menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang jauh lebih transparan dan akuntabel.

Penyampaian materi penting tersebut berlangsung pada hari kedua kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen dewan untuk meningkatkan kapasitas personal dalam mengawal kebijakan pemerintah.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program kerja yang dirancang oleh pemerintah daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pemahaman yang mendalam, anggota dewan diharapkan mampu menjaga amanah rakyat dengan lebih profesional dan berintegritas.

Pada sesi pertama, para wakil rakyat ini mendalami materi tentang transformasi tata kelola reses dalam bingkai good governance. Materi tersebut dipaparkan langsung oleh perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Iskandar Novianto, di hadapan para peserta.

Iskandar menegaskan bahwa peran DPRD sangat krusial dalam mengawal setiap kebijakan yang telah disepakati bersama antara pihak legislatif dan eksekutif. Pengawalan ketat harus dimulai sejak masa reses hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD harus dipastikan berjalan secara optimal agar pembangunan daerah tidak melenceng dari rencana awal. Target utamanya adalah agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata.

"Apa yang sudah dikomitmenkan bersama melalui reses, pembahasan RKPD sampai APBD serta turunannya itu betul-betul delivered kepada masyarakat. Untuk itu, perlu pengawalan ketat dari kita semua," ujar Iskandar dalam paparannya.

Memasuki sesi kedua, para peserta Bimtek beralih mendalami materi mengenai penguatan tata kelola keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sesi ini menitikberatkan pada teknis akuntabilitas keuangan agar setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi poin krusial yang terus ditekankan agar pemerintahan DKI Jakarta tetap bersih dari praktik penyimpangan. Hal ini juga menjadi strategi utama dalam meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Melalui pembekalan ini, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam pelaksanaan kegiatan lapangan seperti reses yang bersentuhan langsung dengan warga. Dengan sistem yang lebih tertata, aspirasi yang diserap dari masyarakat bisa dikonversi menjadi kebijakan publik yang lebih berkualitas dan terukur.

Kegiatan Bimtek ini direncanakan akan terus dilakukan secara berkala demi menyesuaikan dengan regulasi terbaru yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, DPRD DKI Jakarta siap menghadapi tantangan tata kelola kota global yang menuntut profesionalisme tinggi dalam setiap aspek pengawasan.