Terpilih Jadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing Diprotes Kelompok Rohingya

ISTANBUL - Dewan Nasional Rohingya Arakan (ARNC) mengecam keras pengangkatan mantan pemimpin junta Min Aung Hlaing sebagai presiden Myanmar, menyebutnya sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaan militer dengan kedok demokrasi.

Dalam sebuah pernyataan, Minggu, kelompok tersebut mengatakan bahwa proses pengangkatan Min Aung Hlaing "pada dasarnya tidak sah," karena parlemen yang memilihnya didominasi militer.

Selain itu, pemilihan umum dikritik secara luas oleh PBB dan pengamat lainnya karena tidak dijalankan secara bebas dan adil.

ARNC menuding Min Aung Hlaing bertanggungjawab atas kekejaman terhadap etnis Rohingya, termasuk pembunuhan massal dan pengusiran paksa selama penindasan tahun 2016–2017.

Mereka mencatat upaya hukum internasional yang sedang berlangsung, termasuk proses di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan di bawah yurisdiksi universal oleh pengadilan di Argentina.

Kelompok itu juga menyoroti konflik yang berlanjut sejak kudeta militer 2021, yang telah menyebabkan ribuan korban tewas dan jutaan orang mengungsi.

Selain menyerukan aksi global, ARNC mendesak pemerintah untuk menolak pengakuan terhadap kepresidenan baru Myanmar, mendukung upaya akuntabilitas, dan meningkatkan tekanan pada kepemimpinan militer Myanmar untuk mengakhiri apa yang digambarkan sebagai penindasan dan impunitas yang sedang berlangsung.

Min Aung Hlaing terpilih sebagai presiden ke-11 Myanmar setelah memenangi lebih dari setengah suara di parlemen, Jumat (3/4).

Min, yang dinominasikan oleh perwakilan Pyithu Hluttaw (dewan rakyat), mengantongi 429 suara dari 584 anggota parlemen yang hadir.

Myanmar memiliki sistem parlemen dua kamar dengan 664 kursi, termasuk 440 di dewan rakyat dan 224 di majelis persatuan. Ant/Anadolu