Pemerintah Pusat Perlu Campur Tangan mengenai Urbanisasi Jakarta Pascalebaran

JAKARTA - Staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota, Nirwono Joga, menilai urbanisasi pascalebaran yang selalu terjadi di Jakarta harusnya sudah menjadi masalah nasional.

"Artinya harus ada campur tangan pemerintah pusat, karena menyangkut juga peran serta pemerintah daerah dalam mengatasi masalah tersebut," kata dia,  Kamis (2/4).

Pemerintah daerah, kata dia, memiliki peran penting untuk mencegah warganya mengadu nasib di Jakarta, padahal tidak memiliki skill yang dibutuhkan pasar kerja Jakarta atau modal nekat. "Daerah bisa lebih diarahkan pemerintah pusat untuk membuka lapangan pekerjaan yang sesuai kebutuhan atau mengembangkan aktivitas berusaha," kata dia.

Artinya, kata Nirwono, masyarakat di daerah tak perlu datang ke Jakarta mengadu nasib, apalagi modal nekat. Dia juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta meminta pendatang baru pascalebaran 2026 memiliki keahlian/ keterampilan kerja, dan tempat tinggal yang jelas.

"Mereka juga harus melengkapi dokumen administrasi kependudukan. Meski tanpa operasi yustisi, persiapan ini penting agar pendatang siap bersaing, mengurangi beban kota, dan memastikan pendataan kependudukan yang baik," ujar dia.

Pendatang diharapkan Niwwono memiliki keterampilan agar siap bersaing dan mendapatkan pekerjaan, bukan sekadar mencoba nasib. Pemprov Jakarta, sebutnya, menekankan pentingnya bekerja sesuai kemampuan dan kapabilitas agar tidak menimbulkan masalah kependudukan atau kemiskinan baru.

"Gubernur DKI Jakarta memastikan Jakarta terbuka bagi siapa saja, namun mengingatkan bahwa persaingan di Jakarta tidak mudah, sehingga persiapan mandiri sangat diperlukan. Artinya Jakarta terbuka bagi siapa saja, tapi tidak untuk semua, khusus bagi yang memenuhi syarat, seperti skill yang sesuai pasar kerja Jakarta," ujar dia. Ils/I-1