Pemerintah Diminta Buat Peta Jalan Penyediaan Mobil Kopdes Merah Putih

JAKARTA - Pengamat industri otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menyampaikan bahwa pemerintah perlu membuat peta jalan yang terukur dan berbasis data agar bisa memenuhi kebutuhan mobil operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sekaligus memberdayakan industri otomotif nasional.

Dia menyampaikan hal itu ketika diminta menanggapi pernyataan Menteri Koperasi Ferry Juliantono perihal dukungan dari industri otomotif nasional dalam upaya penyediaan kendaraan operasional bagi sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

"Jika ingin mewujudkan komitmen memberdayakan industri otomotif nasional untuk kebutuhan Kopdes Merah Putih ke depan tanpa mencederai dan saling membenturkan detail program Asta Cita Presiden itu sendiri, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun peta jalan kebutuhan armada yang jelas, terukur, dan berbasis zonasi geospasial BPS (Badan Pusat Statistik) atau IDM (Indeks Desa Membangun) 2024," katanya saat dihubungi dari Jakarta pada Rabu (1/4).

Dengan peta jalan yang terukur dan berbasis data, ia mengatakan, penyediaan kendaraan operasional koperasi desa/kelurahan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Ia mencontohkan, kendaraan 4x2 rakitan lokal dapat disiapkan untuk mendukung operasional koperasi di desa-desa di Jawa dan Sumatera dengan medan yang lebih mudah dilalui dan kendaraan 4x4 dapat disiapkan untuk daerah-daerah dengan medan ekstrem.

Selain itu, Yannes menyarankan pengalokasian pasokan dalam rencana penyediaan dua kendaraan per koperasi untuk mendukung operasional sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Alih-alih menggunakan mobil buatan dalam negeri, Agrinas Pangan Nusantara telah mengimpor total 105.000 truk dan mobil pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Perusahaan milik negara itu mengimpor 35 ribu mobil pikap 4x4 produksi Mahindra Ltd serta 70 ribu kendaraan buatan Tata Motors, yang terdiri atas 35 ribu mobil pikap 4x4 dan 35.000 truk roda enam. Nilai total impor kendaraan tersebut mencapai Rp24,66 triliun.

Menurut Yannes, penyediaan sisa sekitar 55.000 unit kendaraan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebaiknya diserahkan kepada industri dalam negeri.

Langkah ini dinilai realistis mengingat masih ada 20 persen sampai 30 persen dari kapasitas produksi kendaraan nasional yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Konsistensi dan koordinasi antar kementerian seharusnya sejak awal melibatkan Kemenperin, Kemenkeu, Kemenaker, dan pelaku industri seperti Gaikindo untuk memetakan kapasitas produksi domestik yang masih memiliki idle capacity sekitar 20–30 persen, sehingga kebutuhan besar seperti untuk Program Koperasi Merah Putih bisa diserap oleh industri dalam negeri," kata Yannes.

Yannes mendorong pemerintah untuk menggandeng asosiasi industri seperti Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan agen pemegang merek dalam negeri guna menyediakan kendaraan niaga yang berfokus aspek utilitas.

Menurut Yannes, pemerintah bisa memberlakukan kebijakan fiskal khusus seperti yang pernah diterapkan dalam program penyediaan mobil ramah lingkungan dengan harga terjangkau agar harga kendaraan niaga produksi lokal bisa bersaing dengankendaraan impor.

Dalam hal regulasi, ia mengemukakan pentingnya penguatan kebijakan tentang tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan peninjauan ulang kebijakan pajak, khususnya pada kendaraan 4x4 yang saat ini masih dikategorikan sebagai barang mewah.

"Perlu kita ingat bahwa mahalnya harga kendaraan di Indonesia itu kan karena lebih dari 40 persen pada harga akhir kendaraan niaga, termasuk PPN 11 persen, PPnBM hingga 20 persen untuk kendaraan diesel, PPh 22 persen impor komponen, serta biaya SRUT, STNK, TNKB, BPKB, dan pungutan daerah lainnya," ia menjelaskan.

Meski keputusan sebelumnya untuk mengimpor kendaraan agar bisa lebih cepat menyediakan kendaraan bisa dipahami, Yannes menyatakan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semestinya bisa menjadi etalase produk nasional dan instrumen pendorong reindustrialisasi otomotif dalam negeri.

"Jika pemerintah serius dengan Asta Cita ke-3 industrialisasi, maka solusi yang tepat bukan membenarkan impor karena harga lokal mahal, melainkan mereformasi beban pajak domestik, memberikan insentif TKDN yang lebih kuat, dan memastikan kepastian offtake bagi industri nasional agar harga lokal bisa kompetitif tanpa mengorbankan kualitas dan keberlanjutan ekosistem dunia usaha di Indonesia," demikian Yannes Martinus Pasaribu.