BUMN Perlu Perkuat Koordinasi Hadapi Gejolak Energi Global

Penguatan koordinasi di tingkat holding dan instrumen stabilisasi menjadi kunci agar BUMN lebih tahan terhadap gejolak geopolitik global.

Jakarta – Krisis geopolitik dan gejolak harga energi global menuntut BUMN untuk memperkuat koordinasi dan manajemen risiko. Studi BUMN Research Group (BRG) Lembaga Manajemen FEB UI menilai krisis geopolitik di Selat Hormuz 2026 menjadi ujian ketahanan BUMN, dengan dampak yang tidak merata terhadap kinerja masing-masing perusahaan.

“Salah satu temuan penting dari studi ini adalah bahwa dampak gejolak geopolitik terhadap BUMN bersifat asimetris, artinya tidak semua BUMN terdampak dengan cara yang sama,” kata Managing Partner BRG LM FEB UI Toto Pranoto di Jakarta.

Dalam kajian Ketahanan BUMN Menghadapi Risiko Geopolitik: Stress Test Krisis Selat Hormuz 2026, disebutkan bahwa BUMN dengan ketergantungan tinggi pada impor energi, nilai tukar, dan bahan baku asing paling tertekan. Pertamina menghadapi beban impor minyak besar di tengah lonjakan harga global, PLN terbebani kontrak listrik berbasis dolar AS, sedangkan Garuda Indonesia mengalami tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga avtur. “ASDP, BUMN Karya, Pupuk Indonesia, dan beberapa entitas lain juga merasakan tekanan melalui kanal yang berbeda-beda, mulai dari kenaikan harga aspal dan bahan baku konstruksi hingga gangguan rantai pasok pupuk,” ujar Toto.

Sebaliknya, beberapa BUMN justru diuntungkan, terutama yang bergerak di komoditas ekspor. Bukit Asam mendapat manfaat dari harga batu bara yang meningkat, sektor kelapa sawit menikmati daya saing biodiesel berbasis CPO, sementara Freeport Indonesia dan MIND ID diuntungkan dari kenaikan harga tembaga dan emas. Toto menekankan, pola asimetris ini menunjukkan adanya potensi natural hedge, di mana keuntungan satu kelompok bisa menutup tekanan kelompok lain, meski mekanisme koordinasi holding masih terbatas.

Studi BRG juga menyoroti tekanan terhadap APBN akibat lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi dasar Rp70 per barel. Kenaikan di atas 90 dolar AS berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi.

Sepuluh Mitigasi

Sebagai mitigasi, BRG merekomendasikan 10 langkah dalam tiga jangka waktu. Untuk jangka pendek (0–6 bulan), langkah-langkahnya meliputi diversifikasi sumber pasokan minyak, peningkatan cadangan BBM, pengembangan lindung nilai komoditas energi, serta mekanisme alokasi sumber daya di tingkat holding. Jangka menengah (6–36 bulan) mencakup pembangunan cadangan strategis, reformasi mekanisme harga BBM, percepatan proyek kilang, dan penguatan manajemen risiko valas PLN.

Secara lintas sektoral, studi mengusulkan pembentukan Commodity Stabilization Fund oleh holding BUMN dan pelaksanaan stress test berkala portofolio BUMN. “Penguatan koordinasi di tingkat holding dan instrumen stabilisasi menjadi kunci agar BUMN lebih tahan terhadap gejolak geopolitik global,” ujar Toto.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi agar kapal Indonesia dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan, “Kementerian ESDM terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz dapat berjalan aman dan lancar. Tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama,” seperti dikutip dari Antara pada Minggu (29/3).