Kemarau, Pemprov Jatim Sinergi dengan BNPB Antisipasi Bencana Kekeringan dan Karhutla

SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering menjelang musim kemarau 2026.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/3).

Khofifah mengatakan, meski sejumlah daerah masih dilanda banjir, indikasi kekeringan sudah mulai muncul di beberapa wilayah. Berdasarkan data BMKG, kondisi tersebut diperkirakan meningkat mulai April dan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.

“Bahkan hari ini di Tuban sudah ada yang mengalami kekeringan,” kata Khofifah.

Dia menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi sektor pertanian, khususnya tanaman padi yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

Karena itu, Pemprov Jatim akan menyiapkan berbagai langkah teknis, termasuk pembangunan sumur dalam untuk menjaga produktivitas lahan.

Menurutnya, saat ini indeks pertanaman (IP) Jawa Timur berada di angka 2,7 dan ditargetkan meningkat, terutama di daerah yang telah mencapai IP 3,5 seperti Ngawi.

“Ketahanan pangan adalah kebutuhan nasional. Oleh karena itu, Pak Kepala BNPB, Pak Letjen TNI Dr. Suharyanto, memiliki peta yang komprehensif yang akan menjadi panduan bagi Pemprov Jatim untuk melakukan rencana aksi (plan of action) yang detail dan terukur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa kesiapsiagaan perlu ditingkatkan sejak dini, mengingat fenomena bencana yang terjadi tidak merata di setiap wilayah Indonesia.

Ia mencontohkan, saat beberapa daerah masih dilanda banjir, wilayah lain seperti Riau justru sudah mengalami kebakaran hutan dan lahan hingga ribuan hektare.

“Karena luasnya wilayah, makanya bukan sesuatu yang berlebihan apabila hari ini kami BNPB dengan Provinsi Jatim ini meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau atau musim kekeringan,” kata Suharyanto.

Dalam rakor tersebut, BNPB dan Pemprov Jatim menyepakati sejumlah langkah strategis. Pertama, penguatan satuan tugas darat (Satgas Darat) untuk penanganan kebakaran sejak dini.

“Tadi sepakat, Ibu Gubernur segera akan menggelar apel di semua kabupaten/kota, termasuk juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Kedua, penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dan distribusi air dari sumber terdekat.

“Yang ketiga, kalau memang diperlukan ada operasi modifikasi cuaca untuk mengisi embung-embung. Bahkan tadi sambil bercanda, tapi ini bukan bercanda saja tapi itulah realitanya, adalah mengisi kolam-kolam renang. Karena di satu titik kalau terjadi kebakaran sumber airnya juga bisa diambil dari kolam renang,” tambahnya.

Keempat, penyiagaan helikopter water bombing untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

“Tadi secara langsung Ibu Gubernur juga meminta kepada saya, untuk menyiagakan heli water bombing. Ini pengalaman 2023, terjadi kebakaran di Gunung Arjuno, terjadi kebakaran di Gunung Bromo, pesawatnya masih jauh, ada di Kalimantan Selatan, ada di Riau. Pergeserannya itu mengakibatkan apinya tambah besar,” kata Suharyanto.

“Kalau nanti eskalasi cuacanya sudah meningkat, tentu saja kami akan siagakan pesawat untuk water bombing nya. Paling tidak di Iswahyudi Madiun atau di Juanda Surabaya,” ujarnya.

Menurut Suharyanto, seluruh wilayah Jawa Timur menjadi prioritas antisipasi, seiring prediksi BMKG yang menunjukkan puncak musim kemarau pada Agustus 2026 dengan tingkat kerawanan tinggi hampir di seluruh daerah.

“Jadi kita sudah sepakat, bahwa untuk mengatasi kekeringan, kebakaran ini tidak bisa diatasi oleh salah satu institusi atau pemerintah pusat, harus berkolaborasi dari mulai tingkat terkecil, desa, kecamatan, sampai pemerintah pusat,” katanya.