Pasar Wage Purwokerto Mau Ditata, Semua Pedagang Dipastikan Kebagian Rasa Adil

PURWOKERTO – Penataan pedagang di kawasan pasar sering kali terdengar seperti hal teknis—soal lapak, zonasi, atau aturan jam operasional.

Tapi kalau dilihat lebih dekat, ini sebenarnya cerita tentang bagaimana ruang hidup dibagi dengan lebih rapi, tanpa harus menghilangkan denyut yang sudah lama ada.

Di sela-sela hiruk pikuk tawar-menawar, ada upaya pelan-pelan untuk membuat semuanya terasa lebih nyaman. Pedagang mulai diarahkan agar tidak lagi “tumpah” ke badan jalan, pembeli jadi punya ruang gerak yang lebih lega, dan lalu lintas di sekitar pasar pun tak lagi semrawut seperti dulu.

Memang, prosesnya tidak selalu mulus—ada yang harus beradaptasi, ada juga yang butuh waktu untuk merasa cocok dengan tempat baru.

Namun di balik itu, penataan ini membawa harapan sederhana: pasar tetap ramai, tapi juga lebih tertib. Karena pasar bukan hanya tempat transaksi, melainkan ruang pertemuan—antara penjual dan pembeli, antara kebutuhan dan cerita sehari-hari.

Dan ketika semuanya bisa berjalan lebih teratur, suasana yang tercipta pun jadi lebih enak dinikmati, tanpa kehilangan kehangatan khasnya.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan penataan pedagang di kawasan Pasar Wage Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dilakukan demi keadilan bagi seluruh pedagang, baik yang berada di dalam maupun di luar area pasar.

“Ini bukan penertiban, tapi penataan. Saya ingin semua pedagang merasa adil, yang di dalam maupun di luar,” katanya usai Selamatan Penataan Pasar Wage Purwokerto, Banyumas, Minggu (22/3) malam.

Ia mengatakan keputusan pemindahan pedagang kaki lima dari Jalan Wihara ke dalam pasar merupakan hasil diskusi bersama peguyuban pedagang, bukan keputusan sepihak pemerintah daerah.

Kesepakatan tersebut dicapai bersama perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Wage (P3W) dan Paguyuban Pedagang Pagi Pasar Wage Purwokerto (P4WP).

Menurut dia, sebagian besar pedagang memang menginginkan masuk ke dalam pasar, sehingga fungsi Jalan Vihara dapat dikembalikan sepenuhnya sebagai akses lalu lintas.

“Realisasi pemindahan mulai dilakukan pada malam ini (22/3),” katanya.

Ia mengharapkan penataan tersebut menciptakan kenyamanan bagi pedagang sekaligus keamanan dan kenyamanan pembeli.

Ia menegaskan pemerintah tidak memiliki niat merugikan masyarakat.

“Tidak ada maksud pemerintah menyengsarakan rakyat. Penataan ini untuk kepentingan bersama,” katanya.

Ia juga mengungkapkan rencana revitalisasi Pasar Wage menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Menurut dia, pemerintah daerah telah berdiskusi dengan DPRD Kabupaten Banyumas untuk menganggarkan pembebasan lahan agar wajah pasar menghadap Jalan Jenderal Soedirman.

Ia optimistis penataan fisik tersebut akan mengembalikan marwah Pasar Wage sebagai pasar induk yang dahulu menjadi tujuan utama masyarakat berbelanja.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi mengatakan total pedagang yang ditata mencapai 243 pedagang luar pasar dan 735 pedagang lorong pasar.

Ia mengakui upaya penataan pedagang telah berlangsung sejak 25 tahun silam, hingga akhirnya para pedagang sepakat untuk menempati lapak-lapak yang disediakan di lantai 2 Pasar Wage setelah melalui proses diskusi secara intensif dalam beberapa bulan terakhir.

“Mulai besok (23/3) sisa lapak akan dibersihkan. Malam ini pemindahan dilakukan, besok pagi kami harapkan sudah bersih,” katanya.

Dia mengatakan proses penataan dilakukan melalui pendekatan humanis setelah adanya aduan masyarakat terkait fungsi jalan.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga merangkul pedagang luar pasar yang sebelumnya tidak masuk persil pasar.

Menurut dia, seluruh pedagang telah mendapatkan tempat dan melalui proses pendataan, pendaftaran, serta pengundian.

“Jika masih ada pedagang yang bertahan berjualan di luar area, petugas tetap mengedepankan pendekatan persuasif,” katanya.

Ketua P3W Mohammad Toha menyatakan kesepakatan tersebut menjadi titik balik perjuangan pedagang pasar yang telah berlangsung sekitar 25 tahun.

“Perjuangan kami bukan mencari kemenangan, tapi menuntut keadilan. Fungsi jalan untuk jalan, fungsi pasar untuk berdagang,” katanya.

Ia memastikan peguyuban siap membantu pengawasan agar pedagang yang telah dipindahkan tidak kembali berjualan di badan jalan.

Ketua P4WP Nada Pratikno mengatakan penyatuan dua paguyuban menjadi satu wadah organisasi diharapkan mengakhiri konflik berkepanjangan antar-pedagang.

“Kami sepakat melebur jadi satu, lupakan kelompok lama. Kita maju bersama,” katanya.

Ia mengatakan penempatan lapak di dalam pasar telah disesuaikan dengan jenis komoditas dagangan serta ketentuan pengelola pasar, sehingga pedagang tidak lagi berjualan sembarangan.