Cara Wamendagri Ribka Haluk Atasi Kendala BPJS dan Stok Darah di Rumah Sakit Papua

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memimpin rapat evaluasi pelayanan kesehatan di RSUD Yowari. Langkah ini dilakukan untuk mendorong transformasi layanan rumah sakit rujukan di Papua tersebut.

Rapat digelar di Sentani setelah sebelumnya Ribka meninjau langsung kondisi pelayanan di Instalasi Gawat Darurat. Evaluasi ini menjadi respons cepat atas berbagai persoalan layanan kesehatan yang menjadi perhatian publik.

"Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Kalau ada kemauan, semua masalah bisa kita atasi," kata Ribka Haluk.

Dalam arahannya, Ribka menegaskan pentingnya pembenahan koordinasi antarinstansi. Ia menilai lemahnya koordinasi menjadi salah satu penyebab utama lambatnya penyelesaian masalah.

"Saya melihat persoalannya lebih pada koordinasi yang belum berjalan baik dan ego sektoral yang masih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, sikap saling menyalahkan antar pihak justru menghambat perbaikan layanan. Karena itu, ia mendorong semua pihak untuk fokus pada solusi bersama.

Pemerintah, kata Ribka, telah memetakan berbagai persoalan secara terstruktur. Permasalahan dibagi berdasarkan tingkat urgensi, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang.

"Kami telah membentuk tim FGD untuk merumuskan solusi yang bisa segera dijalankan," kata Ribka.

Ia juga menyoroti keterbatasan kapasitas RSUD Yowari sebagai rumah sakit rujukan. Rumah sakit ini melayani pasien tidak hanya dari wilayah setempat, tetapi juga dari daerah otonom baru.

"Kapasitas tempat tidur, obat, dan peralatan masih terbatas, sementara kebutuhan terus meningkat," ujarnya.

Terkait pembiayaan layanan kesehatan, Ribka menyinggung persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia menemukan masih banyak masyarakat yang memiliki kartu BPJS, tetapi tidak aktif.

"Akan segera kita koordinasikan agar kepesertaan BPJS bisa diaktifkan kembali," tegasnya.

Selain itu, ia menilai tata kelola anggaran rumah sakit perlu diperbaiki. Komposisi belanja sumber daya manusia dinilai belum proporsional dan perlu dievaluasi.

"Belanja SDM seharusnya sekitar 40-45 persen, sementara saat ini sudah mencapai 50 persen," kata Ribka.