Gubernur Jatim Dorong Penguatan Koperasi Perkuat Ekonomi Kerakyatan

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mendorong penguatan peran koperasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di daerah saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jatim masa bakti 2025–2030.

“Karena itu, koperasi harus dibangun sebagai gerakan ekonomi berbasis kebersamaan yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah, sekaligus sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di daerah,” katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin (16/3).

Khofifah menyampaikan koperasi tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki akar sejarah dan ideologis yang kuat dalam perjalanan ekonomi dunia.

"Saya kebetulan sudah pernah ke Rochdale di Greater Manchester. Di situlah koperasi lahir pada tahun 1844. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat ideologis dan jarang kita bahas. Koperasi lahir sebagai jawaban atas dampak Revolusi Industri," ujar dia.

Menurut dia, pada masa tersebut muncul berbagai gagasan ekonomi sebagai respons terhadap perubahan sosial akibat Revolusi Industri, termasuk pemikiran Karl Marx yang tertuang dalam karya terkenalnya Das Kapital.

Namun di sisi lain, kata Khofifah, Inggris mengembangkan sistem koperasi sebagai model ekonomi yang menekankan solidaritas sosial dan kebersamaan.

"Di banyak negara Eropa, di mall-mall yang sangat mewah tetap ada corner of co-op. Mereka memberi ruang kepada koperasi agar usaha kecil dan koperasi tetap hidup dan berkembang," ujar dia.

Ia juga mencontohkan keberhasilan koperasi di sejumlah negara yang berkembang menjadi institusi ekonomi besar dan mengelola sektor strategis seperti energi, perikanan hingga perbankan.

"Salah satu contoh signifikan yang bisa kita lihat itu adalah Rabobank, yaitu koperasi buruh dari Belanda. Ini menunjukkan bahwa koperasi bisa menjadi institusi ekonomi yang sangat besar dan kuat," katanya menambahkan.

Di Jawa Timur, lanjut Khofifah, terdapat model koperasi yang mampu mengembangkan usaha hingga memiliki perusahaan atau korporasi sendiri, salah satunya di Kabupaten Bojonegoro.

"Biasanya korporasi besar yang punya koperasi. Tapi di Bojonegoro, ada koperasi yang punya korporasi. Ini model yang menurut saya bisa kita jadikan referensi untuk penguatan koperasi," katanya.

Khofifah juga menyebut penguatan koperasi menjadi perhatian pemerintah pusat, salah satunya melalui pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kenapa Presiden memisahkan Menteri Koperasi dan Menteri UMKM? Supaya koperasi bisa bergerak lebih besar dan menjadi referensi sebagai soko guru ekonomi Indonesia," katanya.

Gerakan koperasi itu harus dibangun dengan nafas ideologis. Tidak sekadar bisnis, tetapi menjadi gerakan yang benar-benar menguatkan ekonomi masyarakat dari bawah.