Pemerintah Anulir Kenaikan Harga Daging Sapi di Tingkat Distributor

JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti keputusan sepihak terkait adanya kenaikan harga daging sapi karkas menjadi kisaran 110 ribu rupiah per kilogram (kg) oleh salah satu distributor. Distributor yang merupakan mitra Rumah Potong Hewan (RPH) Sinar Mulya Tengki tersebut dipastikan telah menurunkan kembali harganya maksimal di 107.000 per kg sampai Idulfitri mendatang.

Ditemui usai rapat bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Kamis (12/3), pengelola RPH Sinar Mulya Tengki Ibnu Abbas mengaku pihaknya telah memberi teguran kepada mitra distributor yang menaikkan harga tersebut. Ia pastikan harga daging sapi di tingkat distributor telah dikembalikan sesuai yang diarahkan pemerintah.

"Kami sudah melakukan teguran kepada CV Keysya terkait kenaikan harga sepihak dan kami meminta per tanggal 11 (Maret) malam, harga sudah turun menjadi Rp 107.000 per kilogramnya, (dalam bentuk) karkas. Kami akan memantau secara maksimal sampai hari raya nanti," ujar Ibnu Abbas.

Sebagai respons, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mewanti-wanti tidak boleh ada pelaku usaha sektor pangan yang menaikkan harga dalam momen Ramadan sampai Idulfitri seperti saat ini. Apalagi daging sapi termasuk yang diminati masyarakat untuk merayakan Idulfitri nanti.

"Kita pahami sesuai arahan Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman bahwa harga daging sapi harus dijaga untuk masyarakat. Pemerintah telah menetapkan harga mulai dari feedloter, RPH sampai pengecer. Tentu jika ada yang melanggar, pemerintah pasti melakukan tindakan yang tegas dan terukur," kata Ketut.

Selain pengawasan harga di setiap lini pasar, pemerintah juga terus melaksanakan fungsi stabilisasi harga daging sapi bersama BUMN pangan. Ketut mengungkap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Berdikari telah berkomitmen untuk menggenjot operasi pasar untuk menyambut Idulfitri.

"Kami juga sudah sepaham dengan PPI dan Berdikari untuk melaksanakan operasi pasar daging sapi sampai Idulfitri mendatang. Stok daging sapi dan kerbau dapat diakses masyarakat dengan harga lebih terjangkau. Jadi tak hanya memastikan kesesuaian harga jual di pasaran saja, pemerintah juga bersama BUMN menggencarkan akses pangan murah," ucap Ketut.

Adapun perkembangan harga daging sapi secara nasional dalam pantauan Bapanas sepanjang Ramadan ini cukup terkendali. Ini dapat terlihat sebelum Ramadan harga daging sapi sempat bertengger di Rp 143.048 per kg pada 15 Februari lalu. Namun per 11 Maret mulai menurun 1,64 persen menjadi Rp 140.698 per kg.

Sementara jika dilihat dari jumlah daerah berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) keluaran Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah daerah dengan penurunan IPH daging sapi justru semakin meningkat pada pekan pertama Maret 2026, yakni sebanyak 48 kabupaten/kota. 

Torehan tersebut merupakan jumlah daerah dengan penurunan IPH daging sapi paling besar dalam sebulan terakhir. Ini karena pada pekan kedua sampai keempat Februari masing-masing hanya sebanyak 25, 22, dan 19 kabupaten/kota saja.

Penindakan tegas

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa pihaknya telah meminta para importir daging sapi untuk mengeluarkan stoknya selama Ramadan sampai Idulfitri. Amran juga memastikan penindakan tegas akan diimplementasikan tatkala ada anomali harga.

"Kami sudah minta, semua harus mengeluarkan dagingnya. Jangan sampai harga naik. Kalau ada produsen menaikkan, khususnya feedloter, menaikkan yang sapi bakalan, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu kenaikan harga ada di distributor besar, middleman-nya," tegas Amran.

Tidak hanya itu, Amran juga memastikan akan mengusut tuntas siapa pedagang perantara atau middleman yang menjadi biang keladi anomali harga daging sapi. Rakyat tidak boleh kesulitan mendapatkan daging sapi berkualitas dengan harga sesuai ketetapan pemerintah.

"Kami minta Satgas Pangan seluruh Indonesia, bila perlu langsung segel saja. Tak boleh beri ampun. Sekarang kita sepakat bahwasannya bukan lagi karena produksi, tetapi ulah segelintir orang tapi menyusahkan jutaan rakyat Indonesia. Kami minta tidak boleh naik. Dirkrimsus tadi aku minta yang distributor besarnya, dikejar," tutup Amran.