Rupiah Kian Rapuh di Tengah Konflik Timur Tengah, Sepanjang 2026 Sudah Melemah 1,12 Persen

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun ini menunjukkan tren melemah dan bahkan melampaui asumsi pemerintah, dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global.

Eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan koalisi Amerika Serikat (AS) – Israel mendorong penguatan dolar AS serta memicu sikap risk-off di pasar keuangan global, sehingga arus modal cenderung keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia.

Kondisi tersebut diperparah oleh lonjakan harga minyak dunia yang meningkatkan tekanan terhadap negara pengimpor energi seperti Indonesia, sehingga memperlemah fundamental eksternal dan membuat rupiah semakin rentan terhadap gejolak geopolitik global.

Sepanjang 2026 hingga Jumat (13/3), kurs rupiah terhadap dollar AS berada di level 16.958 rupiah per dollar AS atau melemah sebesar 187 poin atau 1,12 persen dari penutupan akhir tahun 2025 di posisi 16.771 rupiah per dollar AS. Nilai tukar rupiah saat ini di atas target pemerintah dalam asumsi makro APBN 2026 di level 16.500 rupiah per dollar AS.

Seperti diketahui, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Jumat (13/3), bergerak melemah 65 poin atau 0,38 persen menjadi Rp16.958 per dolar AS dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp16.893 per dolar AS.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi arahan pemimpin baru Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei, bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup.

"Jalur air sempit ini merupakan titik kritis yang dilalui seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Penutupan selat tersebut telah menyebabkan gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Dia menyampaikan bahwa para pelaku pasar dan analis khawatir bahwa lonjakan harga minyak yang besar akan berdampak ke seluruh dunia dalam bentuk guncangan inflasi. Harga minyak mentah Brent berjangka, patokan global, terakhir kali berada di sekitar 100 dolar AS per barel.

Bank sentral seperti Federal Reserve dinilai mungkin terpaksa mempertimbangkan kembali pemotongan suku bunga jangka pendek jika inflasi meningkat.

Biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat menarik lebih banyak investasi asing, sehingga meningkatkan daya tarik dolar.

Melihat sentimen domestik, pasar dinyatakan terus menyoroti beban pembayaran bunga utang yang membatasi ruang manuver pemerintah untuk mendorong ekonomi melalui akselerasi belanja negara.

Estimasi berdasarkan skema defisit anggaran dikurangi keseimbangan primer, realisasi pembayaran bunga utang telah menembus angka Rp99,8 triliun pada bulan Februari 2026.

"Jumlah ini setara 27,8 persen dari total pendapatan negara sebesar Rp358 triliun atau 28,8 persen jika dibandingkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun pada bulan lalu," ungkap Ibrahim.

Lebih lanjut, risiko pembengkakan beban bunga utang semakin besar menyusul kebijakan tukar guling utang (debt switch) antara Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah serta tensi panas geopolitik global yang berpotensi mengerek tingkat imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52 persen, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09 persen. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis points (bps). Kenaikan yield SBN ini disebut berisiko meningkatkan beban pembayaran bunga utang di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN).