Pemkot Semarang Isi 55 Jabatan Kepala Kelurahan yang Kosong.

Pemerintah Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah mengisi 55 jabatan kepala kelurahan yang sempat kosong bersamaan dengan  rotasi dan mutasi pejabat organisasi perangkat daerah.

"Alhamdulillah 55 lurah yang kemarin kosong sudah terisi semuanya. Harapannya setelah ini, besok kawan-kawan segera melakukan tugas yang barunya. Apalagi, ini mendekati Lebaran," kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono di Semarang, Selasa (10/3).

Menurut dia, sebanyak 55 jabatan lurah sempat kosong karena pejabat sebelumnya pensiun dan pejabat definitif penggantinya belum ditunjuk.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah kota pada Selasa (10/3) melantik 354 pejabat yang terdiri atas 51 pejabat eselon III (administrator) yang mencakup camat, sekretaris kecamatan, serta kepala bidang dan sekretaris badan atau dinas.

Selain itu, pemerintah kota melantik 303 pejabat pengawas yang mencakup lurah, sekretaris lurah, kepala seksi kelurahan, serta kepala seksi di badan atau dinas.

Joko meminta para lurah dan camat yang baru dilantik segera menjalankan tugas sebagai pemangku wilayah.

"Saya kira tugas-tugas kewilayahan sudah melekat dan semoga kita semuanya diberi kesehatan dan kelancaran menjalankan tugas," katanya.

Joko memastikan penempatan pejabat di lingkungan pemerintah kota dilakukan berdasarkan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jadi, penempatan ini sudah sesuai dipastikan sudah sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada karena sudah mendapatkan pertek atau persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara," katanya.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti juga berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera bekerja meneruskan tugas pendahulunya.

"Mereka harus seperti seorang pelari yang menerima tongkat estafet dari pendahulunya, harus mampu meneruskan keberhasilan, memperbaiki kalau ada yang kurang, dan menerima tantangan mencapai tujuan," katanya.

Ia menyatakan bahwa pengangkatan pejabat baru di lingkup Pemerintah Kota Semarang bebas dari korupsi dan kolusi.