Pemerintah Distrik Mimika Timur Prioritaskan Pembebasan 20 Hektare Lahan TPU Kaugapu di Tahun 2026

TIMIKA - Pemerintah Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menetapkan pembebasan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) seluas 20 hektare sebagai agenda prioritas pada tahun 2026.

Berlokasi di Kampung Kaugapu, proyek strategis ini tengah memasuki tahap negosiasi ganti rugi senilai Rp30 miliar dengan pemilik hak ulayat. Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri Athoriq, menegaskan bahwa TPU ini nantinya akan dikelola secara modern untuk meringankan beban masyarakat, mulai dari penyediaan petugas penggali kubur gratis hingga pengintegrasian layanan administrasi akta kematian di satu lokasi yang sama.

"Kami sudah berbicara dengan pemilik hak ulayat dan mereka meminta ganti rugi Rp30 miliar," kata Bakri.

Ia mengatakan lokasi TPU tersebut nantinya akan dikelola secara optimal oleh Pemerintah Distrik Mimika Timur. Pengelolaan itu mencakup penyediaan petugas pemakaman hingga pelayanan administrasi bagi masyarakat.

"Nanti di TPU ini ada petugas pemakaman, sehingga keluarga duka tidak dibebankan lagi biaya penggalian kubur. Sampai proses pengurusan akta kematian juga kami buat di situ," kata ujarnya.

Bakri mengatakan selain pembebasan lahan TPU, Pemerintah Kabupaten Mimika juga memprioritaskan pembangunan jalan lingkungan di kampung-kampung yang ada di wilayah Distrik Mimika Timur.

"Kita akan melakukan pengecoran jalan di kampung-kampung," kata Bakri.

Ia menyebut pembangunan jalan lingkungan penting untuk meningkatkan infrastruktur dasar, mempermudah akses pergerakan warga di kampung dan menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan tertata.

Selain itu juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperlancar akses ke pusat aktivitas seperti sekolah, pasar, dan fasilitas umum.

" Supaya kampung-kampung menjadi lebih bersih dan tertata rapi," kata Bakri.

Ia menyebutkan selain pembangunan jalan lingkungan,pemerintah distrik juga akan melaksanakan beberapa program prioritas lainnya seperti mendorong pelebaran jalan poros serta penanganan stunting di wilayah itu.