Tekan Stunting, Pemkot Ambon Perkuat Pendampingan Keluarga

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengintensifkan pendampingan keluarga guna menekan angka stunting di Kota Ambon.

“Upaya tersebut menunjukkan hasil dengan turunnya jumlah kasus dari 287 menjadi 279 kasus per Desember 2025,” kata Kepala DPPKB Kota Ambon Welly Patty, di Ambon, Senin.

Ia mengatakan, penurunan tersebut menjadi sinyal positif dalam percepatan penanganan stunting.

“Data terakhir per Desember tercatat 279 kasus, turun dari sebelumnya 287. Kami berharap tren ini terus menurun sehingga angka stunting di Ambon bisa mencapai 14 persen atau bahkan di bawah itu,” ujarnya.

Berdasarkan data DPPKB, sebaran 279 kasus stunting tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Sirimau sebanyak 103 kasus, Kecamatan Teluk Ambon 86 kasus, Kecamatan Nusaniwe 65 kasus, Kecamatan Leitimur Selatan 16 kasus, dan Kecamatan Baguala sembilan kasus.

Ia menjelaskan, penanganan stunting dilakukan secara terintegrasi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Tim tersebut melibatkan Tim Penggerak PKK, BKKBN, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurut dia, tim secara rutin turun ke posyandu untuk memastikan anak-anak ditimbang dan mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan. Selain intervensi kesehatan, Pemkot Ambon juga menjalankan program orangtua asuh bagi anak stunting.

Program tersebut didukung swadaya pejabat, bantuan stimulan Pemkot, serta koordinasi melalui TP-PKK dan Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota. Dana yang dihimpun dimanfaatkan untuk penyediaan makanan bergizi melalui Dapur Sehat (Dasyat), yang kemudian didistribusikan langsung kepada anak-anak stunting oleh kader kesehatan, kader KB, dan pendamping keluarga.

“Pendamping keluarga memastikan anak-anak mendapat makanan bergizi yang sudah disiapkan. Setelah itu baru kegiatan selesai,” katanya menjelaskan.

Welly menambahkan, penanganan stunting tidak hanya berfokus pada asupan gizi, tetapi juga berkaitan dengan akses air bersih, kepesertaan BPJS, kondisi perumahan, hingga ketersediaan pangan bergizi.

Keluhan warga yang disampaikan melalui posyandu, lanjutnya, akan diteruskan pemerintah desa dan kelurahan kepada OPD terkait untuk segera ditindaklanjuti.

“Masalah stunting ini tidak hanya soal makanan, tetapi juga menyangkut sanitasi, jaminan kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi. Karena itu semua pihak harus bergerak bersama,” ucap dia.

Pemkot Ambon berencana kembali memperbarui data stunting melalui Dinas Kesehatan dalam waktu dekat guna memastikan tren penurunan kasus tetap terjaga.