Andalkan Koperasi, Barito Utara Percepat Ekonomi Kerakyatan

MUARA TEWEH – Percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

Struktur ekonomi yang terlalu bertumpu pada sektor besar tanpa penguatan basis rakyat—seperti UMKM, koperasi, dan usaha pertanian—akan rentan terhadap gejolak global dan memperlebar kesenjjangan.

Dengan mempercepat akses permodalan, pendampingan usaha, hilirisasi produk lokal, serta integrasi ke rantai pasok industri dan digital, ekonomi kerakyatan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan dari bawah.

Dampaknya bukan hanya peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga penguatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas sosial. Tanpa akselerasi di sektor ini, target pertumbuhan berisiko tidak merata dan kehilangan fondasi jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, lakukan percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi di setiap kecamatan dan desa/ kelurahan.

Percepatan dilakukan dengan diterbitkannya Instruksi Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi dan Penciptaan Koperasi Unggulan.

"Dalam instruksi itu, Bupati meminta camat, kepala desa/lurah, serta pimpinan perusahaan yang bekerja sama dengan koperasi untuk memfasilitasi dan memotivasi pengurus koperasi agar segera melaksanakan RAT Tahun Buku 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Barito Utara M. Mastur di Muara Teweh, Kalteng, Minggu,

Selain itu, kata Mastur, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan koperasi unggulan, minimal satu koperasi unggulan di setiap kecamatan.

Tak hanya itu, pengaktifan kembali koperasi yang kurang atau tidak aktif, peningkatan partisipasi anggota dan masyarakat dalam berkoperasi, serta pengelolaan koperasi sesuai aturan menjadi poin penting dalam instruksi tersebut.

"Kami siap menindaklanjuti instruksi bupati dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi di seluruh wilayah Barito Utara," katanya.

Menurut dia, instruksi ini menjadi penguatan bagi pihaknya untuk memastikan seluruh koperasi melaksanakan RAT tepat waktu. RAT adalah kewajiban sekaligus bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan camat dan kepala desa/lurah untuk mendata koperasi aktif maupun yang belum aktif. Bagi koperasi yang belum melaksanakan RAT atau dalam kondisi tidak aktif, akan diberikan pendampingan agar dapat kembali berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Mastur, penciptaan koperasi unggulan di setiap kecamatan menjadi target strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Kami ingin ada koperasi yang benar-benar sehat, profesional, dan mampu menjadi percontohan, baik dari sisi manajemen maupun usaha yang dijalankan,” katanya.

Dengan terbitnya Instruksi Bupati Nomor 5 Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap koperasi semakin berperan sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara berkelanjutan.