Kalsel Kebut Pelabuhan Internasional Mekar Putih, Ambisi Jadi Hub Logistik Kalimantan

BANJARMASIN – Pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas logistik dan memperluas akses perdagangan ekspor-impor dari wilayah selatan Kalimantan.

Dengan posisi geografis yang berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional, pelabuhan ini berpotensi menjadi simpul distribusi baru yang mengurangi ketergantungan pada pelabuhan utama di luar daerah.

Secara analitis, kehadiran pelabuhan internasional akan menekan biaya logistik, mempercepat arus barang, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah seperti hasil tambang, perkebunan, dan perikanan.

Efisiensi ini penting mengingat struktur biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara kawasan.

Lebih jauh, pembangunan pelabuhan juga dapat mendorong tumbuhnya kawasan industri dan pusat ekonomi baru di sekitarnya, menciptakan efek berganda terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

Namun, agar manfaatnya optimal, proyek ini perlu didukung perencanaan terpadu, kepastian investasi, serta konektivitas darat yang memadai.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan turut berkontribusi mematangkan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru, yang menjadi salah satu proyek strategis di provinsi itu.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi menjelaskan, lokasi Mekar Putih memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yakni jalur pelayaran internasional yang melewati Selat Makassar di antara Kalimantan dan Sulawesi.

“Wilayah Kotabaru berada pada posisi yang sangat strategis karena dilintasi ALKI II. Ini merupakan jalur laut internasional di Selat Makassar, sehingga potensi pengembangan pelabuhan sangat besar,” ujarnya di Banjarbaru, Kamis (26/2).

Selain faktor jalur pelayaran, kawasan Mekar Putih juga memiliki kedalaman laut mencapai sekitar 20 meter.

Kondisi ini memungkinkan kapal-kapal besar dengan kapasitas angkut ribuan DWT dapat bersandar dan melakukan aktivitas logistik.

Menurut Fitri, keberadaan pelabuhan ini nantinya diharapkan dapat menjadi simpul distribusi logistik, termasuk untuk mendukung kebutuhan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun wilayah lain di Kalimantan dari Kalimantan Selatan.

Dari sisi regulasi, pemerintah daerah telah aktif korespondensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Hasilnya, Pelabuhan Mekar Putih telah resmi masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

“Dengan telah diterbitkannya RIPN, secara prinsip Pelabuhan Mekar Putih sudah memiliki dasar untuk dapat dioperasikan oleh badan usaha yang nantinya menjadi pengelola,” jelas Fitri.