Kadin Dorong Badan Komoditas di Papua Tengah, Sinyal Perang terhadap Tengkulak

NABIRE – Perlindungan terhadap petani dari praktik tengkulak menjadi isu krusial dalam menjaga stabilitas pendapatan sektor pertanian.

Dalam banyak kasus, ketergantungan petani pada pembiayaan informal dan akses pasar yang terbatas membuat posisi tawar mereka lemah, sehingga harga jual hasil panen kerap ditekan jauh di bawah harga wajar.

Secara analitis, persoalan ini bukan semata soal rantai distribusi, tetapi juga menyangkut struktur pasar yang timpang.

Minimnya akses terhadap pembiayaan formal, informasi harga, serta infrastruktur penyimpanan dan logistik mempersempit pilihan petani selain menjual cepat kepada perantara. Akibatnya, margin keuntungan lebih banyak terserap di level distribusi, bukan di tingkat produsen.

Upaya perlindungan perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan petani, perluasan akses kredit, transparansi harga berbasis digital, serta pengembangan skema kemitraan yang adil.

Dengan demikian, petani tidak hanya terlindungi dari praktik spekulatif, tetapi juga memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok pertanian nasional.

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengusulkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk badan komoditas untuk melindungi petani dari aksi para tengkulak.

Direktur Eksekutif Kadin Pusat Pipin Moh. Saeful Arifin di Nabire, Kamis (26/2), mengatakan badan komoditas haruslah berada langsung di gubernur untuk mengatur tata niaga komoditas unggulan daerah dari hulu hingga hilir.

“Kami berharap Kadin Papua Tengah bersama pemerintah provinsi bisa merumuskan badan komoditas yang melindungi tanah dan tanaman kehidupan masyarakat. Jangan sampai yang mengatur harga dari petani justru tengkulak, bukan pemerintah,” katanya.

Ia mengatakan, keberadaan badan komoditas diharapkan mampu mengawasi seluruh ekosistem pertanian mulai dari pra-penanaman, perawatan, panen hingga pemasaran sehingga petani tidak lagi bergantung pada tengkulak.

Menurut dia, pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan komoditas unggulan memiliki kualitas baik, namun harga di tingkat petani tetap rendah karena rantai distribusi dikuasai perantara. Padahal setelah diolah dan dipasarkan, nilai produk dapat meningkat berkali lipat.

Ia mencontohkan komoditas kopi yang setelah proses pengolahan dapat bernilai tinggi di pasar, sementara petani hanya menerima sebagian kecil harga jual.

Kondisi tersebut, kata dia, perlu diperbaiki melalui intervensi kebijakan pemerintah agar tercipta keadilan perdagangan.

“Kalau tata niaga diatur pemerintah dari hulu sampai hilir, petani tidak terjebak permainan harga pasar bebas dan kesejahteraan mereka bisa meningkat,” ujarnya.

Pipin menilai komoditas kopi dan kakao di Papua Tengah memiliki potensi ekspor besar sehingga perlu perlindungan kebijakan agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan petani sebagai produsen utama.

Ia menyebut harga minuman kopi di pasar internasional dapat mencapai jutaan rupiah per gelas sehingga nilai tambah tersebut seharusnya berdampak langsung terhadap masyarakat di daerah penghasil.

Selain melindungi petani, badan komoditas juga diharapkan mampu mengendalikan harga, menjaga kualitas produksi, serta memperkuat rantai pasok komoditas daerah.

Ia menambahkan sinergi antara pemerintah daerah dan Kadin Papua Tengah penting untuk menggali potensi komoditas unggulan sekaligus memperkuat peran pengusaha lokal dalam pengembangan ekonomi daerah.

Sebelumnya, Pemprov Papua Tengah berkomitmen untuk menjadikan sektor pertanian kopi dan kakao sebagai pengungkit perekonomian daerah.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan penanaman satu juta pohon kopi di seluruh kabupaten wilayah pegunungan.

Selain kopi, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp65 miliar untuk pengembangan kakao di Kabupaten Nabire.

Kedua komoditas tersebut dinilai memiliki potensi ekspor besar, bahkan kopi kerap disebut sebagai “emas hitam” karena nilai ekonominya yang tinggi.