DPRD DKI Soroti Anggaran Pelatihan Kerja dan Masalah Pengangguran

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan perlunya optimalisasi anggaran serta keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menekan angka pengangguran di ibu kota. Ia menilai kondisi pengangguran saat ini sudah berada pada level mengkhawatirkan dan berpotensi memicu dampak sosial lanjutan.

Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat pengangguran di Jakarta telah mencapai 6,4 persen dari total sekitar 5,5 juta angkatan kerja. Artinya, masih terdapat sekitar 350 ribu warga yang belum memiliki pekerjaan tetap hingga awal 2026.

"Pengangguran sudah mengarah pada kriminalitas karena memang sudah dua kali lipat dari batas normal," ujar Khoirudin, Rabu (25/2).

Ia menekankan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa respons kebijakan yang terukur dan berpihak pada masyarakat pencari kerja.

Menurutnya, DPRD DKI Jakarta menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong sinergi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melayani masyarakat, khususnya pada sektor ketenagakerjaan. Ia melihat alokasi anggaran yang ada saat ini belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar terkait penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

"Saya melihat anggaran kita belum berpihak kepada pemecahan masalah pengangguran," ungkap Khoirudin. 

Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terkait memastikan keberpihakan anggaran tersebut diwujudkan secara konkret dalam program-program strategis.

Khoirudin menyoroti penurunan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta yang sebelumnya mencapai Rp714 miliar pada 2025 menjadi Rp401 miliar pada 2026. Penurunan tersebut berdampak langsung pada keterbatasan jumlah peserta pelatihan kerja yang dapat difasilitasi pemerintah daerah.

"Jumlah peserta pelatihannya menjadi sangat terbatas," katanya. 

Ia mengingatkan agar masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan kerja tidak terhambat hanya karena keterbatasan anggaran yang belum disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Sebagai langkah alternatif, Khoirudin mendorong adanya penugasan kepada BUMD agar ikut berkontribusi membuka peluang kerja baru. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMD dapat menjadi solusi di tengah tekanan ekonomi serta terbatasnya ruang fiskal dalam APBD.

"Kalaupun anggaran berkurang, tapi kita bisa penugasan kepada BUMD terkait," pungkas Khoirudin. 

Ia berharap langkah tersebut dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja sekaligus menekan risiko sosial yang ditimbulkan akibat tingginya angka pengangguran di Jakarta.