Bappenas Prioritaskan Papua, Sinyal Kuat Percepatan Proyek Strategis

JAKARTA – Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua menjadi langkah strategis untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah dan mendorong integrasi ekonomi nasional.

Wilayah dengan tantangan geografis berat seperti Papua membutuhkan konektivitas jalan, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur telekomunikasi yang memadai agar distribusi barang dan mobilitas masyarakat lebih efisien.

Secara analitis, infrastruktur yang terbangun bukan sekadar proyek fisik, tetapi fondasi bagi tumbuhnya investasi, penguatan UMKM, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Biaya logistik yang selama ini tinggi dapat ditekan, sehingga harga barang lebih stabil dan daya beli masyarakat meningkat.

Namun, percepatan pembangunan juga harus diiringi perencanaan yang inklusif, melibatkan masyarakat lokal, serta menjaga aspek keberlanjutan lingkungan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur di Papua dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur Papua harus menjadi prioritas melalui mekanisme perencanaan khusus.

“Dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Khusus Papua telah dipikirkan apa yang akan menjadi perhatian untuk pengembangan infrastruktur Papua, termasuk pelabuhan, jembatan yang sangat krusial, termasuk perbaikan jalan yang rusak. Kalau tidak, nanti waktu panen kita bermasalah,” katanya saat berjumpa dengan Bupati Merauke Yoseph B. Gebze dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Kamis (26/2).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Musrenbang Khusus Papua juga harus membahas pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, hingga kawasan tertentu untuk penjagaan keamanan seperti pos pertahanan laut.

Dia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus terintegrasi dengan penguatan kawasan perbatasan dan keamanan wilayah. Selain infrastruktur, integrasi program prioritas nasional ke dalam pembangunan Merauke juga harus dilakukan.

“Program-program pusat seperti kampung nelayan juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Kabupaten Merauke. Mana yang paling mendesak harus didahulukan, baru kemudian tahap berikutnya,” kata Menteri PPN.

Bupati Yoseph menyampaikan bahwa posisi Merauke sebagai wilayah perbatasan dan “serambi timur” Indonesia menjadikan aspek pertahanan, konektivitas, dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas.

“Empat fokus pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, penguatan kesejahteraan masyarakat, serta penyelarasan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi,” ujar Yoseph.

Sebagai tindak lanjut, penguatan koordinasi teknis akan dilakukan untuk memastikan prioritas pembangunan Merauke, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pengembangan kawasan perbatasan agar dapat berjalan terarah dan mendukung ketahanan pangan serta pertumbuhan kawasan timur Indonesia.