Percepatan Belanja Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal memantau penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I-2026 untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.

“Saya akan melihat kementerian/lembaga ada atau nggak yang masih lambat,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (23/2).

Kemenkeu menyiapkan anggaran senilai 809 triliun rupiah untuk percepatan belanja negara pada kuartal I-2026. Anggaran itu digunakan untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 62 triliun rupiah, Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri 55 triliun rupiah, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera 6 triliun rupiah, serta paket stimulus 13 triliun rupiah.

Dengan demikian, total belanja yang diinjeksi langsung mencapai 136 triliun rupiah di luar belanja rutin.

Tambahan momentum juga berasal dari faktor musiman seperti libur dan cuti bersama Imlek serta Idul Fitri, serta kebijakan Work From Anywhere (WFA).

Pada sisi penawaran dan investasi, akselerasi dilakukan melalui pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebanyak 30 ribu unit senilai 90 triliun rupiah dan pembangunan 190 ribu unit rumah komersial, rumah subsidi, maupun bantuan renovasi (BSPS/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dengan total 20 triliun rupiah.

Selain itu, terdapat groundbreaking proyek hilirisasi Danantara senilai 7 miliar dollar AS atau sekitar 110 triliun rupiah. Dengan demikian, total dorongan investasi langsung yang teridentifikasi mencapai sekitar 220 triliun rupiah.

Purbaya mengatakan anggaran yang digelontorlan itu diharapkan dapat mendorong ekonomi pada kuartal I-2026.

“Proyeksi pertumbuhan kuartal I-2026 mencapai sekitar 5,5 persen sampai 6 persen. full year 2026, kalau di APBN kan 5,4 persen, tapi kami akan dorong ke arah 6 persen juga,” kata Purbaya.

Penyaluran belanja K/L jelasnya terus berjalan dengan rata-rata pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dia yakin progres belanja pemerintah bergerak ke arah yang benar.

“Saya harapkan APBN bisa mendorong terus pertumbuhannya pada triwulan pertama ini, sehingga momentum yang kemarin nggak hilang,” katanya.

Sebagai catatan, realisasi belanja K/L per 31 Januari 2026 mencapai 55,8 triliun rupiah atau 3,7 persen dari target, tumbuh signifikan 128,9 persen (year-on-year/yoy).

Denyut Ekonomi

Menanggapi hal itu, Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa mengatakan, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dibelanjakan harus mampu menggerakan denyut ekonomi masyarakat kecil.

Dana alokasi APBN harus dipastikan beredar di tengah-tengah masyarakat dan melibatkan sektor ekonomi rakyat (UMKM) sehingga dapat menggerakkan sektor riil, bukan ajang bancakan elit dan kroni penguasa.

“Bukan hanya menjadi proyek bagi segelintir elit penguasa dan pemodal besar yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh ke pertumbuhan ekonomi,”tegas Awan.

Pemerintah tambah Awan harus memperketat pengawasan agar proyek jumbo benar- benar efektif namun tidak juga mematikan usaha kecil di masyarakat.