Pemkot Palangka Raya Targetkan Penurunan Kemiskinan Jadi 3,30 Persen

PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) menargetkan angka kemiskinan di wilayah setempat turun menjadi 3,30 persen sehingga program ini menjadi agenda prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini di Palangka Raya, Kamis (19/2) mengatakan, tingkat kemiskinan di Kota Palangka Raya tercatat sebesar 3,52 persen pada 2024, namun mengalami kenaikan menjadi 3,62 persen pada 2025 yang saat ini, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 11.200 jiwa dari total populasi penduduk yang mencapai kurang lebih 310.000 jiwa.

“Untuk tahun ini kami menargetkan tingkat kemiskinan menjadi 3,30 persen. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami mengingat adanya tren kenaikan dalam dua tahun terakhir,” katanya.

Peningkatan persentase tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya standar garis kemiskinan (GK) di Kota Palangka Raya. Kenaikan GK ini mengindikasikan adanya peningkatan harga kebutuhan pokok dan pergeseran pola konsumsi masyarakat.

Zaini menekankan bahwa untuk memutus tren kenaikan ini, diperlukan langkah-langkah strategi yang terukur. Ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk memastikan akurasi data sasaran agar bantuan dan program tepat sasaran.

“Kita harus memastikan agar tren kenaikan ini tidak berlanjut. Kuncinya ada pada akurasi data, konvergensi program, serta kualitas pelaksanaan di lapangan. Intervensi penanggulangan kemiskinan tahun ini harus benar-benar efektif,” ujar Zaini.

Dia mengatakan, pihaknya juga terus memperkuat implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sejumlah program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Indonesia Pintar (PIP) dioptimalkan pelaksanaannya di tingkat kota untuk menyasar keluarga miskin secara tepat sasaran.

Dia menambahkan, intervensi yang dilakukan juga tidak hanya berfokus pada bantuan tunai bersyarat, tetapi juga pada penguatan ekonomi produktif. Melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pelatihan kewirausahaan, serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM, pemerintah daerah mendorong peningkatan pendapatan keluarga prasejahtera.

"Pendekatan ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi," kata Zaini.

Selain itu, pemerintah kota juga menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), padat karya tunai, hingga pemberdayaan bank sampah sebagai bagian dari strategi pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Program tersebut tidak hanya menyasar aspek ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hunian, kesehatan lingkungan, dan partisipasi sosial masyarakat.

"Dengan sinergi lintas perangkat daerah dan dukungan partisipasi masyarakat, program pengentasan kemiskinan di tingkat kota diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga secara inklusif," katanya.