Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tercepat Nasional Salurkan Dana Desa Tahap Pertama

13 Kamis, 19 Feb 2026, 13:45 WIB | Oleh:
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tercepat Nasional Salurkan Dana Desa Tahap Pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara Tercepat Nasional Salurkan Dana Desa Tahap Pertama Doc: antara foto
Ket. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel).

TANJUNG - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengungkapkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi daerah yang tercepat tingkat nasional dalam menyalurkan dana desa tahap pertama 2026.

Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi mengatakan capaian Kabupaten HSU sebagai daerah tercepat penyaluran dana desa selama tiga tahun berturut-turut.

“Kami apresiasi Pemkab HSU dan seluruh perangkat desa atas kinerja dan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pembangunan desa,” ujar Sigid, di Tanjung, Kamis (19/2).

Sebelumnya Kabupaten HSU juga menjadi kabupaten tercepat dalam penyaluran dana desa pada tahun 2024 (20 desa) dan tahun 2025 (86 desa), sehingga pencapaian tahun ini mengukuhkan rekor tiga tahun beruntun.

Sigid menyebutkan KPPN Tanjung telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada 20 desa di Kabupaten HSU sebesar Rp2,86 miliar.

Keberhasilan 20 Desa di HSU memenuhi seluruh syarat lebih cepat dibanding desa lainnya, menunjukkan kesiapan perangkat desa dalam mengimplementasikan tata kelola dana desa sesuai regulasi yang berlaku.

"Percepatan pencairan harus diiringi dengan pemanfaatan yang tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi hasil sesuai ketentuan penggunaan dana desa," tambah Sigid.

Dana tersebut merupakan bagian dari alokasi Dana Desa reguler tahun 2026, yang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung prioritas nasional dan kewenangan desa.

PMK Nomor 7 Tahun 2026 menegaskan penyaluran dana desa hanya dapat dilakukan jika desa memenuhi prasyarat administrasi, seperti penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), penyampaian laporan capaian output tahun sebelumnya, dan pemutakhiran data.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Advertisement
rectangle-detail-top-mobile
Advertisement
idbuild web detail
Luar Negeri
Presiden Zelenskyy Desak Er...
Nasional
Mentan Ajak Kaum Muda Lihat...
Luar Negeri
Korut Kembali Bela Legitima...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +