Presiden Prabowo Beri Sapi 'Meugang' untuk 209 Desa di Aceh Tamiang

BANDA ACEH - Sebanyak 209 desa terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menerima bantuan sapi meugang dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

"Segera kita salurkan agar masyarakat dapat menikmatinya. Semoga ini mengembalikan semangat warga," kata Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, di Aceh Tamiang, Rabu (18/2).

Hingga hari ini proses distribusi bantuan sapi meugang dari pemerintah pusat itu masih terus dilakukan.

"​Bantuan sapi lokal tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat menyambut bulan suci Ramadan di tengah masa pemulihan pascabencana," ujar Ismail.

​Secara teknis sapi-sapi tersebut diserahkan kepada perangkat desa. Selanjutnya, pemerintahan desa melakukan pemotongan hingga pembagian daging kepada warga masing-masing.

​Plt Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Aceh Tamiang, Yunus menjelaskan seluruh sapi wajib melalui tahapan ketat sebelum dikirim ke desa-desa.

Tahapan tersebut seperti pemeriksaan kesehatan hewan secara menyeluruh serta penimbangan berat badan untuk memastikan kuota bantuan.

​Ia menyebutkan, tercatat ada 209 kampung yang ditetapkan sebagai penerima manfaat berdasarkan petunjuk teknis (juknis) pemerintah pusat. Total sasaran bantuan mencapai 94.738 kepala keluarga (KK).

"Kita mengedepankan asas keadilan. Kampung dengan dampak bencana yang lebih parah akan mendapatkan porsi daging yang lebih besar dibanding wilayah lainnya," demikian Yunus.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan dana pembelian sapi tradisi meugang menyambut bulan suci Ramadan untuk masyarakat terdampak bencana Aceh senilai 72,7 miliar rupiah.

Sapi meugang bantuan Presiden itu diperuntukkan bagi 1.455 desa terdampak banjir sesuai pendataan, dan masing-masing desa menerima 50 juta rupiah untuk membeli satu sapi besar atau dua sekaligus.

Bantuan tersebut disalurkan melalui mekanisme transfer dana dari Presiden melalui Sekretariat Presiden, dan langsung ke 19 pemerintah kabupaten/kota. Ant