Pemerintah Siapkan Kebijakan untuk Instrumen Kredit Keanekaragaman Hayati

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan dan implementasi dari instrumen High Integrity Biodiversity Credits atau kredit keanekaragaman hayati berintegritas tinggi sebagai bagian dari penguatan kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.

"Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya," kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu (18/2).

Dia menyebut komitmen tersebut juga sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan itu merupakan bagian dari implementasi kerja sama strategis Indonesia-Inggris, yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, serta tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara KLH/BPLH dan Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Inggris di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.

Menteri Hanif juga menekankan bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis, tetapi juga sumber daya alam bernilai tinggi yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan pembangunan ekonomi nasional. Penguatan perlindungan harus berjalan seiring dengan tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Instrumen biodiversity credits dipandang sebagai mekanisme berbasis hasil yang dapat mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel terhadap upaya konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas.

Pengembangannya, jelasnya, harus dibangun di atas prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola yang transparan, serta penerapan high integrity safeguards, termasuk sistem Measurement, Reporting, and Verification atau MRV yang kuat.

Selain biodiversity credits, KLH/BPLH bersama mitra juga memperkuat berbagai instrumen pembiayaan keanekaragaman hayati lainnya, termasuk mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) sumber daya genetik, untuk memastikan pembagian manfaat yang adil sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Nagoya, serta Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) dan pembentukan Indonesia Biodiversity Credits Chapter pada Juni 2026 sebagai bagian dari komitmen memperkuat kolaborasi internasional dalam pembiayaan keanekaragaman hayati yang berintegritas.

Melalui langkah-langkah strategis itu, Indonesia memastikan posisinya sebagai negara proaktif yang mengarusutamakan nilai keanekaragaman hayati dalam kebijakan pembangunan dan sistem ekonomi nasional, untuk mewujudkan hidup selaras dengan alam bagi generasi kini dan mendatang