Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

KPK Dalami Temuan Rp5 Miliar Terkait Kasus Korupsi di Bea Cukai

📅 Rabu, 18 Feb 2026, 15:03 WIB | Oleh:
KPK Dalami Temuan Rp5 Miliar Terkait Kasus Korupsi di Bea Cukai Doc: Humas KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keberadaan uang Rp5 miliar terkait korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Uang tersebut ditemukan di sebuah safe house di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, saat pengggeledahan oleh penyidik KPK.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lokasi temuan tersebut berbeda dengan safe house yang diungkap sebelumnya. "Total ada lima koper berisi uang yang disita penyidik," ujar dia, Rabu (18/2).

Uang-uang tersebut dari berbagai pecahan seperti rupiah, dollar Amerika Serikat, dollar Singapura, dollar Hong Kong, dan ringgit Malaysia. Selain uang tunai, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga berkaitan dengan perkara.

Budi menambahkan penggunaan safe house (rumah aman) tersebut masih terkait operasi tangkap tangan (OTT) pada pekan sebelumnya.

"Di sini para pihak menggunakannya untuk menempatkan uang-uang yang diduga terkait perkara ini," kata dia.

Menurut Budi, KPK masih mendalami kepemilikan serta pihak yang menyewa safe house tersebut. "Ini masih akan didalami lagi siapa pemilik rumah aman tersebut," ucap dia.

Safe house atau rumah aman merupakan tempat tinggal sementara yang lokasinya dirahasiakan. Fungsinya untuk menampung saksi, korban kejahatan, atau pelapor dari ancaman berbahaya.

KPK juga telah menetapkan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada importasi barang di DJBC. Salah satunya adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–2026, Rizal.

Kemudian Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen DJBC, Orlando Hamonangan. Serta pemilik PT Blueray, John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri, dan Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan.

KPK menduga perkara ini berawal pada Oktober 2025 melalui pengaturan jalur importasi barang agar terhindar dari pemeriksaan fisik. Akibat pengondisian tersebut, sejumlah barang diduga ilegal dan palsu dapat masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan Bea Cukai. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Akomodasi Melaju Kencang, Efek Berganda Pariwisata Dinanti
    Membaca data penyerapan tenaga kerja hingga hampir 26 ...
  • Pasar Eropa Terbuka Lewat IEU-CEPA, Industri Tekstil Indonesia Punya Peluang Baru
    Artikel yang sangat mencerahkan. Sepakat dengan pandangan Kadin ...
  • Produksi Kapal Baru RI Melonjak 251 Persen, Menperin: Negara Maritim Jangan Kalah di Laut Sendiri
    Menanggapi lonjakan produksi kapal baru hingga 251 persen ...
  • Bidik Transformasi Industri Indonesia, Danantara Gelar Forum Teknologi dan Investasi Global
    Fokus Danantara pada industrialisasi inovasi dalam forum DTIIF ...
  • Produksi Dipangkas 50 Persen, Industri Keramik Terancam Lumpuh Gara-Gara Gas!
    Membaca kondisi industri keramik yang terpaksa memangkas kapasitas ...

Kemeriahan Gebyar PAUD Yogyakarta 2026

51 menit yang lalu | Fajar Alim M

Daerah
Kemeriahan Gebyar PAUD Yogy...
Megapolitan
Pelatihan Mengemudi Becak L...
Olahraga
Ganda Campuran Indonesia Ra...
Advertisement
Nusron Wahid Dua Kali Mangkir, KPK Siapkan Panggilan Ketiga

Nusron Wahid Dua Kali Mangkir, KPK Siapkan Panggilan Ketiga

23 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.