Standardisasi Digital Masuk, Perusahaan Lokal Diajak Main di Level Lebih Tinggi

JAKARTA – Penerapan standardisasi digital dalam pelaporan keuangan lewat PP Nomor 43 Tahun 2025 dinilai jadi langkah maju buat bikin korporasi nasional makin kompetitif. Dengan sistem pelaporan yang seragam, transparan, dan berbasis digital, proses bisnis jadi lebih rapi, akuntabel, sekaligus mudah dibaca investor.

Dampaknya bukan cuma efisiensi internal perusahaan, tapi juga naiknya kepercayaan pasar terhadap iklim usaha di Indonesia. Intinya, ketika data keuangan makin terbuka dan terstandar, perusahaan lokal punya peluang lebih besar buat naik kelas—bukan cuma jago kandang, tapi juga siap bersaing di level global.

Regulasi yang terbit pada 2025 itu mewajibkan perusahaan menyelaraskan sistem pelaporan keuangan dengan Platform Bersama Pelaporan Keuangan sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas.

Managing Partner KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) Indra S. Widodo mengatakan regulasi tersebut tidak hanya berdampak administratif, tetapi mendorong transformasi menyeluruh dalam sistem pengelolaan data keuangan perusahaan.

“Peraturan tersebut bukan sekadar perubahan administratif, melainkan transformasi fundamental bagi profesi akuntan dan dunia usaha. Perusahaan kini didorong untuk memiliki sistem internal yang mampu menyajikan data secara real-time dan sesuai standar,” ujar Indra dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (14/2).

Menurut dia, perusahaan yang mampu beradaptasi lebih cepat terhadap sistem digital terintegrasi akan memiliki keunggulan kompetitif, terutama dalam hal kredibilitas dan akses pendanaan.

Ia menjelaskan, standarisasi pelaporan yang lebih terstruktur memudahkan investor melakukan perbandingan kinerja antar perusahaan, sehingga transparansi menjadi faktor penting dalam menarik modal.

Selain itu, digitalisasi proses akuntansi dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data, sekaligus meminimalkan kesalahan manusia (human error).

Integrasi sistem juga memungkinkan sinkronisasi data lintas lembaga menjadi lebih cepat dan konsisten.

Regulasi tersebut, kata dia, turut memperkuat pengawasan melalui mekanisme standar pelaporan yang lebih ketat, sehingga perusahaan dituntut memastikan laporan disusun secara andal dan dapat ditelusuri (traceable).

Indra menambahkan bahwa kepatuhan terhadap PP 43/2025 sebaiknya dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan (good corporate governance), bukan sekadar kewajiban regulasi.

Dengan penerapan standar digital tersebut, pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan ekosistem pelaporan keuangan nasional yang lebih terintegrasi, sekaligus meningkatkan daya saing korporasi Indonesia di tingkat global.

“Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi fondasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang memiliki sistem pelaporan yang kuat akan lebih dipercaya oleh investor maupun pemangku kepentingan lainnya,” katanya.