Tak Perlu ke Luar Daerah, Warga Flores Timur Segera Nikmati Layanan Imigrasi di Larantuka

Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT) merencanakan pembangunan Kantor Imigrasi di Kota Larantuka, guna mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat di Pulau Flores bagian timur.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Imigrasi NTT Saroha Manullang, di Larantuka, Sabtu, mengatakan pembentukan kantor tersebut merupakan bagian dari pengembangan organisasi untuk memperluas dan mendekatkan layanan keimigrasian.

“Hadirnya Kantor Imigrasi di Larantuka menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelayanan keimigrasian sekaligus meningkatkan akses terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Hal ini dibahas bersama saat rombongan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT bertemu dan berdialog dengan Bupati Flores Timur Anton Doni.

Ia menambahkan, selain mendorong sektor ekonomi dan pariwisata, keberadaan Kantor Imigrasi Larantuka juga diharapkan berperan dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hal ini dapat dilakukan melalui kemudahan layanan paspor dan edukasi keimigrasian sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

Bupati Flores Timur Anton Doni menyampaikan dukungan atas rencana tersebut. Karena menurut dia, selama ini warganya yang ingin mengurus paspor harus menempuh perjalanan sekitar tiga hingga empat jam ke Kantor Imigrasi Maumere untuk mengurus dokumen keimigrasian.

"Perjalanan ke Maumere itu memakan Waktu tiga sampai empat jam perjalanan, sehingga melelahkan," ujar dia.

Menurut dia, pembentukan Kantor Imigrasi di Larantuka juga diharapkan dapat menekan praktik percaloan yang memanfaatkan kebutuhan warga, khususnya mereka yang hendak bekerja di luar negeri, termasuk ke Malaysia.

“Ini juga bentuk pengawasan dan perlindungan pemerintah daerah bagi warga Flores Timur,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pembentukan Kantor Imigrasi Larantuka dinilai sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik di bidang keimigrasian, mendorong pertumbuhan ekonomi, dam melindungi PMI.

Selain itu juga mampu memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Flores Timur dan sekitarnya.