Foto: MKMK Hanya Berwenang Soal Etik, Tak Bisa Batalkan Keppres Pengangkatan Hakim MK

• Ads

  

  

  📅 Jumat, 13 Feb 2026, 03:00 WIB

  

  Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra (kiri), dan Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah (kanan) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/2). Diskusi yang bertema "MKMK Dinilai Tidak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan MK " tersebut, Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan hakim konstitusi. Ia meminta semua pihak menghormati prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan MKMK disebut terbatas pada penegakan kode etik hakim konstitusi, bukan pada aspek administratif atau legalitas pengangkatan yang menjadi ranah hukum tata usaha negara.

  

  Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra (kiri),Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah (tengah), dan Ketua Umum PERMAHI Azhar Sidiq menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/2). 

  

  Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra (kiri),Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah (tengah), dan Ketua Umum PERMAHI Azhar Sidiq menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).

  

  Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah (kedua kanan), dan Ketua Umum PERMAHI Azhar Sidiq (kanan) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/2). 

  ❮ ❯

  Foto: MKMK Hanya Berwenang Soal Etik, Tak Bisa Batalkan Keppres Pengangkatan Hakim MK

  Doc. Koran Jakarta/M. Fachri

  Berita Foto Terbaru

  

  Huntara di Langkahan roboh akibat angin kencang

  

  Atap bangunan sekolah SDN di Karawang ambruk

  

  Nilai tukar rupiah terendah terhadap dolar AS

  

  Operasi uji emisi kendaraan di Tangerang

  

  Industri sepatu rumahan kualitas ekspor di Malang

  

  Pelaksanaan program penghapusan bentor

Berita Foto Terkait

Huntara di Langkahan roboh akibat angin kencang

04-06-2026

Atap bangunan sekolah SDN di Karawang ambruk

04-06-2026

Pelaksanaan program penghapusan bentor

04-06-2026

Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Komcad ASN

04-06-2026

Kejagung Resmi Tahan Mantan Pejabat BGN

04-06-2026

Diskusi, Demokrasi Pancasila dan Kedaulatan Ekonomi

04-06-2026

×

Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra (kiri), dan Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah (kanan) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/2). Diskusi yang bertema "MKMK Dinilai Tidak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan MK " tersebut, Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan hakim konstitusi. Ia meminta semua pihak menghormati prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan MKMK disebut terbatas pada penegakan kode etik hakim konstitusi, bukan pada aspek administratif atau legalitas pengangkatan yang menjadi ranah hukum tata usaha negara.