KPK: Kasus Hakim PN Depok Cerminkan Hasil Kajian Tahun 2020

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memandang kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA), dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (BBG) merupakan cerminan hasil kajian lembaga antirasuah pada tahun 2020.

“Peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Depok merupakan cerminan dari titik-titik rawan integritas pada sektor peradilan yang sejak lama telah dipotret KPK lewat kajiannya,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (12/2).

Ia menjelaskan kajian lembaga antirasuah pada tahun 2020 tersebut dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK berjudul “Tantangan integritas di balik proses peradilan”, dan mengungkap berbagai permasalahan mendasar dalam tata kelola peradilan.

“Sejumlah temuan dalam kajian tersebut menunjukkan adanya kerentanan sistemis yang masih terjadi dan relevan dengan yang terungkap dalam perkara di PN Depok ini,” katanya.

Dalam kajian tersebut, dia mengatakan KPK menemukan 22 persen pengadilan inkonsisten dalam penetapan susunan majelis hakim, sehingga membuat kondisi yang meningkatkan potensi ketidakadilan sekaligus membuka ruang intervensi maupun praktik korupsi.

“Selain itu, 34,92 persen dari 60 pengadilan tingkat pertama mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi perkara, yang berdampak pada kepastian hukum,” ujarnya.

Ia juga mengatakan permasalahan peradilan teridentifikasi pada aspek administrasi.

“Sebanyak 30 persen data eksekusi di 13 pengadilan tidak tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga menyulitkan pengawasan dan akuntabilitas,” katanya.

Di sisi lain, KPK menemukan ketidaktertiban pengelolaan uang panjar perkara yang membuat lemahnya aspek transparansi dan pengendalian internal.

“Kajian tersebut juga mencatat ketimpangan distribusi beban kerja hakim hingga 46 persen, yang berpengaruh terhadap kualitas putusan dan efektivitas penanganan perkara,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK menegaskan upaya pemberantasan korupsi pada sektor peradilan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus membangun langkah sistemis melalui perbaikan tata kelola, transparansi, dan integritas.

Dengan demikian, kata dia, diperlukan komitmen dan kesadaran bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, profesional, dan berkeadilan.

Sebelumnya, pada 5 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. KPK menjelaskan OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan.

Pada 6 Februari 2026, KPK mengungkapkan menangkap tujuh orang dalam OTT tersebut yang terdiri atas letua dan wakil ketua PN Depok, seorang dari PN Depok, kemudian seorang direktur dan tiga orang pegawai PT Karabha Digdaya yang merupakan anak usaha Kementerian Keuangan.