Sanae Takaichi Simbol Perlawanan Jepang terhadap Hegemoni Tiongkok di Asia

JAKARTA - Jepang akan menggelar sidang parlemen khusus pada 18 Februari untuk memilih perdana menteri (PM) setelah pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Minggu (8/2). Mediaa lokal Jiji Press pada Selasa (10/2) melaporkan Konstitusi Jepang menetapkan bahwa sidang Diet (parlemen Jepang) luar biasa harus digelar dalam kurun waktu 30 hari setelah pemilu DPR untuk menunjuk seorang perdana menteri.

Dalam pemilu penunjukan perdana menteri, seorang kandidat yang memperoleh mayoritas suara pada putaran pertama pemungutan suara di masing-masing majelis akan langsung menang. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas, dua kandidat dengan perolehan suara tertinggi akan melaju ke putaran kedua, dengan pemenang ditentukan melalui metode mayoritas sederhana. Jika kedua majelis menunjuk kandidat yang berbeda dan gagal mencapai kesepakatan setelah konsultasi, Konstitusi menetapkan bahwa keputusan DPR yang berkuasa kan berlaku.

Mengingat Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) saat ini menguasai lebih dari dua pertiga kursi di majelis rendah, media Jepang meyakini bahwa Presiden LDP sekaligus PM Jepang Sanae Takaichi hampir dipastikan akan memenangkan pemilu dan kembali menduduki kursi PM.

Menanggapi kemenangan telak PM Sanae Takaichi, Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Brawijaya (UB), Malang, Adhi Cahya Fahadayna, mengatakan, kondisi itu menggambarkan mandat rakyat Jepang untuk melanjutkan perlawanan Jepang terhadap hegemoni Tiongkok di Asia.

Kemenangan LDP dalam pemilu majelis rendah dengan capaian supermayoritas adalah babak baru arah politik sekaligus dinamika politik Jepang. Tren kondisi demokrasi Jepang juga menunjukkan penurunan yang memberi sinyal perubahan lanskap politik negara Sakura itu.

Data terbaru dari V Dem Institute melalui lima indeks utama yaitu Deliberative Democracy Index, Egalitarian Democracy Index, Electoral Democracy Index, Liberal Democracy Index, dan Participatory Democracy Index dapat dibaca sebagai indikasi bahwa beberapa dimensi kualitas demokrasi Jepang melemah dan pada saat yang sama membuka ruang menguatnya politik yang lebih menekankan ketertiban dan keamanan.

“Konservatisme yang menguat di Jepang tidak bisa dilepaskan dari kerisauan atas tekanan geopolitik yang semakin besar, terutama ketika Tiongkok tampil sebagai kekuatan ekonomi kawasan yang kian dominan dan secara langsung menggeser persepsi publik dan elite tentang posisi relatif Jepang,” jelas Adhi.

Populasi Menua

Dari domestik, Jepang juga menghadapi masalah struktural yang berlapis mulai dari populasi menua yang mengurangi tenaga kerja, pelemahan pertumbuhan, tekanan fiskal, dan beban utang, sehingga hubungan Jepang dan Tiongkok cenderung bergerak dalam tarik menarik antara kebutuhan memperkuat postur keamanan dan kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi.

Jika agenda Pemerintah Jepang memperbaiki kondisi ekonomi, maka secara realistis stabilisasi dan normalisasi terbatas dengan Tiongkok tetap menjadi opsi yang lebih masuk akal, baik karena kedekatan geografis maupun interdependensi ekonomi yang sulit dihindari.

Namun, kecenderungan politik domestik yang semakin menekankan ketertiban termasuk pengetatan kebijakan terkait warga asing berpotensi menjadi batu ganjalan karena mempersempit ruang kompromi politik pada isu isu sensitif yang menyangkut Tiongkok.

“Dengan demikian, Jepang pada akhirnya tidak punya banyak pilihan selain tetap menjaga kanal hubungan dengan Tiongkok, tetapi normalisasi penuh akan berjalan selektif dan dibatasi oleh tekanan keamanan serta dinamika politik domestik yang menguat,” pungkasnya.