Mendagri: Normalisasi TKD Berdampak Besar pada Pemulihan Pascabencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan normalisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) memberikan dampak besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.

JAKARTA -- “Anggaran TKD, ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan dari DPR. Karena Presiden sudah menyampaikan transfer daerah di daerah 3 provinsi yang [terdampak] bencana ini dikembalikan seperti di tahun 2025. Itu dampaknya besar,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Tito yakin normalisasi anggaran TKD tersebut akan membuat progres pemulihan berlangsung lebih optimal. Pasalnya, anggaran itu dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan pemulihan, seperti mebeler serta infrastruktur publik dan pemerintahan.

Tito mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan anggaran sebesar Rp4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung pemulihan pascabencana.

Nantinya, anggaran tersebut akan disalurkan kepada masyarakat terdampak berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Untuk itu, Tito meminta dukungan jajaran pimpinan MPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI guna mengoptimalkan progres pemulihan pascabencana.

Lebih lanjut, selama mengemban tugas sebagai Kasatgas PRR, Tito telah melaksanakan sejumlah upaya strategis. Di antaranya menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait secara berkala, rutin mengunjungi lokasi terdampak bencana, menyalurkan bantuan, menginventarisasi kebutuhan daerah terdampak bencana, hingga menggelar rapat membahas dashboard data Satgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera.

“Di Kemendagri ada Posko Gabungan. Gabungan dari instansi pemerintah, yang tergabung dalam Satgas itu juga melakukan zoom dengan staf dari kepala daerah. Entah Sekda atau Kepala BPBD, juga dinas sosial, dan lain-lain. Nah, ini dilakukan terus untuk melakukan update, update, update,” ujarnya.

Ia berharap, daerah yang belum mengirimkan data kondisi daerahnya agar segera mengirimkan data tersebut. Pasalnya, data tersebut menjadi kunci proses penanganan secara komprehensif. Di lain sisi, data tersebut juga divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar tidak terjadi penumpukan data.

“Jadi ini mekanismenya bottom up, kecepatan Pemda. Saya mengejar setiap minggu, zoom meeting. Dan setelah itu kecepatan itu selain oleh Pemda, yang kedua adalah validasi oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Supaya jangan terjadi masalah,” kata Tito.

Secara garis besar, Tito mengungkapkan bahwa pemulihan pascabencana di 52 kabupaten/kota telah mencapai progres yang signifikan. Meskipun terdapat sejumlah daerah yang masih membutuhkan penanganan, secara umum kondisi sebagian besar daerah tersebut berlangsung normal.