Pemprov Kaltim Bakal Benahi Program Kuliah Gratis yang Kini Telah Menjangkau 24 Ribu Mahasiswa

SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menjamin adanya pembenahan berkelanjutan dalam tata kelola Program Gratispol Pendidikan untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi penerima manfaat yang kini telah menjangkau lebih dari 24 ribu mahasiswa.

"Izinkan saya kembali mempertebal definisi dan makna dari tujuan utama Program Gratispol Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM," kata Rudy Mas'ud di Samarinda, Senin (9/2).

Rudy menegaskan bahwa upaya ini berfokus pada pembentukan sumber daya manusia yang setara dan berdaya saing tinggi demi menyongsong visi besar Generasi Emas 2045.

"Evaluasi internal menunjukkan pelaksanaan program berjalan cukup baik, meskipun kami tidak menampik adanya sejumlah kesalahan persepsi di lapangan mengingat statusnya sebagai program perdana," kata Rudy.

Pemerintah Provinsi Kaltim membuka diri seluas-luasnya terhadap kritik maupun saran dari masyarakat untuk segera ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) provinsi.

Gubernur Rudy menekankan kembali bahwa syarat mutlak penerima bantuan adalah putra-putri asli Kalimantan Timur atau warga yang telah berdomisili di wilayah Kaltim minimal selama tiga tahun terakhir.

Gubernur menerangkan target peserta program ini dikunci khusus untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan reguler mulai jenjang S1 hingga S3, sehingga tidak mencakup mahasiswa program ekstensi maupun eksekutif.

"Selain fokus pada mahasiswa, program ini juga memberikan prioritas tinggi bagi para guru yang ingin meningkatkan kualifikasi akademiknya demi mendongkrak kualitas pengajaran di daerah," katanya.

Menanggapi keluhan terkait lambatnya respons layanan, Gubernur Rudy mengakui adanya kendala teknis karena tim admin yang bertugas saat ini hanya berjumlah 10 orang untuk melayani antusiasme pendaftar yang membludak.

Pemerintah tengah mempertimbangkan usulan penambahan jumlah sumber daya manusia di lini pelayanan agar keluhan dan pertanyaan masyarakat dapat direspons dengan jauh lebih cepat.

Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang disampaikan secara transparan melalui akun media sosial resmi @gratispol_pendidikan.