Komisi V DPRD Jabar Kritik Desain Sanitasi USB SMA Negeri 20 Kota Bekasi

Komisi V DPRD Jawa Barat mengkritisi temuan desain sanitasi pada proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 20 Kota Bekasi, yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan belajar siswa, akibat tidak adanya sistem sirkulasi udara yang memadai.

Temuan tersebut, mencuat saat inspeksi mendadak (sidak) Komisi V terhadap proyek yang baru mencapai progres 72 persen tersebut, di tengah desakan kebutuhan ruang kelas bagi ratusan siswa yang masih menumpang belajar.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, dalam keterangan di Bandung, Kamis (5/2), menyoroti penempatan fasilitas toilet di dalam Ruang Kelas Baru (RKB) yang tidak dilengkapi exhaust vent. Kondisi teknis ini dinilai sepele, namun menurutnya bisa berdampak fatal bagi suasana belajar mengajar.

"Temuan di luar dugaan kami adalah toilet di dalam RKB tidak dilengkapi exhaust vent. Ini sangat rawan, karena bau bisa masuk ke ruang kelas, apalagi jika tekanan udara dari luar ke dalam," ujar Yomanius.

Meskipun pekerjaan belum tuntas sepenuhnya, Yomanius menekankan orientasi utama pembangunan fasilitas pendidikan, haruslah kebermanfaatan dan kenyamanan siswa, bukan sekadar penyelesaian fisik gedung.

Selain soal desain, DPRD Jabar juga menyoroti keterlambatan proyek yang seharusnya rampung menggunakan anggaran tahun 2025.

Tapi, hingga awal Februari 2026, realisasi fisik baru menyentuh angka 72 persen, sementara target penyelesaian sisa pekerjaan diproyeksikan hanya tinggal 15 hingga 20 hari ke depan berdasarkan evaluasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Lilis Nurlaila, memperingatkan bahwa sisa waktu yang sempit ini menuntut komitmen tinggi agar tidak ada lagi siswa yang menjadi korban ketidakpastian infrastruktur.

"Pembangunan USB SMA Negeri 20 ini baru sekitar 72 persen, sementara waktu penyelesaiannya sudah semakin terbatas," kata Lilis.

Urgensi penyelesaian gedung ini sangat tinggi, mengingat sejarah SMAN 20 Kota Bekasi yang berdiri sejak 2016 namun masih menempati lokasi sewa dengan sistem pembelajaran bergantian (shift).

Lilis membeberkan, saat ini terdapat sekitar 700 hingga 750 siswa yang nasibnya bergantung pada penyelesaian gedung baru tersebut.

Ironisnya, dari rencana 20 ruang kelas, baru 10 ruang yang siap dimanfaatkan secara bertahap, sementara daya tampung gedung baru nantinya hanya tersedia 11 ruang kelas.

Kendala pembangunan, disebut Lilis cukup kompleks, mulai dari keterlambatan awal pekerjaan, gesekan sosial dengan masyarakat sekitar, hingga masalah akses jalan yang melintasi lahan pihak lain, sehingga memerlukan koordinasi dengan Pemkot Bekasi dan Dinas Bina Marga.

Anggota Komisi V lainnya, Irpan Haeroni, menambahkan peringatan agar upaya mengejar target waktu tidak mengorbankan kualitas bangunan.