Tanpa Reformasi Struktural, Stimulus Berisiko Cuma Jadi Euforia Sesaat

Stimulus fiskal dalam berbagai bentuk dana bansos itu hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi belum mampu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA – Rencana pemerintah menggelontorkan paket stimulus 12,83 triliun rupiah berpotensi hanya memberi dorongan sementara bagi aktivitas ekonomi. Tanpa diiringi reformasi struktural dan kebijakan pendukung, seperti penguatan investasi, peningkatan produktivitas, serta perbaikan iklim usaha, stimulus fiskal cenderung bersifat konsumtif dan cepat memudar dampaknya.

Alhasil, pertumbuhan ekonomi berisiko tetap tertahan di kisaran 5 persen. Hal itu menegaskan tantangan utama bukan sekadar kurangnya stimulus, melainkan kebutuhan akan strategi jangka panjang yang mampu menciptakan momentum pertumbuhan berkelanjutan.

Guru Besar Ekonomi Bisnis Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat mengatakan stimulus pemerintah hanya untuk mendorong pertumbuhan menghadapi Imlek dan Idul Fitri 2026. Namun, dari sisi efektivitas kebijakan, stimulus ini bersifat bantuan sosial (bansos).

"Stimulus fiskal dalam berbagai bentuk dana bansos itu hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi belum mampu untuk, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Stimulus hanya menjaga pada level yang steady atau stabil di angka sekitar 5 persen," ucapnya kepada Koran Jakarta, Rabu (4/2).

Rosdiana menilai permintaan domestik belum sepenuhnya pulih, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif sepanjang 2025 dan kembali melemah di kuartal III. Bahkan, injeksi likuiditas hingga 200 triliun rupiah ke Himbara belum mampu mendorong akselerasi pertumbuhan.

Menurutnya, stimulus jangka pendek seperti bansos memang penting untuk menjaga daya beli saat sektor produktif belum optimal, namun tidak cukup untuk mengangkat pertumbuhan keluar dari jebakan 5 persen. Dia menegaskan Indonesia memiliki kapasitas ekonomi lebih besar, sebagaimana terlihat pascapandemi, sehingga kebijakan fiskal seharusnya diarahkan pada penguatan hilirisasi, investasi, dan sektor produktif.

“Pemerintah sebenarnya bisa mengoptimalkan hilirisasi, investasi dan simpul simpul ekonomi lainnya agar tidak tersandera dalam pertumbuhan di angka 5 persenan,” ujarnya.

Rosdiana juga menekankan perlunya sinergi stimulus fiskal dan kebijakan moneter agar UMKM dan manufaktur bergerak lebih kuat, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak stagnan dan dapat terakselerasi secara berkelanjutan.

Paket stimulus

Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi kuartal I-2026 senilai 12,83 triliun rupiah yang akan digulirkan pada Februari–Maret 2026, mencakup diskon transportasi dan bantuan sosial, tanpa adanya diskon tarif listrik.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, sekitar 200 miliar rupiah dialokasikan untuk diskon transportasi, termasuk potongan tiket pesawat hingga 16 persen melalui skema PPN DTP, diskon airport tax 50 persen, insentif avtur, diskon tiket kereta dan kapal hingga 30 persen, serta potongan tarif tol 20 persen.

“Kita menyiapkan paket stimulus yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sementara sekitar 12 triliun rupiah dialirkan untuk bansos berupa beras 10 kg dan MinyaKita selama dua bulan. Stimulus ini difokuskan pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026, dengan tujuan menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 yang dinilai krusial.

"Targetnya kita menggerakkan ekonomi lebih tinggi karena kuartal I itu penting. Kemarin kuartal I tahun lalu (pertumbuhan) relatif lebih rendah," kata Arilangga.