Menkomdigi Minta Humas Pemerintah Kompak Sampaikan Kebijakan Publik

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta seluruh insan humas pemerintah untuk terus menjaga kekompakan. Hak ini penting untuk memperkuat koordinasi dalam menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut dia, peran humas saat ini semakin strategis di tengah dinamika informasi yang cepat dan beragam. Ia menekankan pentingnya membangun satu narasi besar demi kepentingan bangsa, meski disampaikan dengan gaya komunikasi yang berbeda-beda sesuai karakter masing-masing instansi.

“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” ujar Meutya dalam keterangannya, Kamis (5/2).

Meutya menilai kekompakan antarhumas pemerintah menjadi kunci dalam menangkal disinformasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program dan kebijakan negara. Koordinasi yang solid juga dinilai mampu memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara utuh, jelas, dan tidak saling bertentangan.

Dengan sinergi yang kuat, ia optimistis humas pemerintah dapat menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi publik yang sehat, transparan, dan konstruktif demi mendukung pembangunan nasional. Ia pun menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan komunikasi publik. Hal ini menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.

Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi di tengah derasnya arus informasi yang bergerak cepat dan masif. Ia menyebut, publik harus dilindungi dari informasi hoaks.

Hal tersebut disampaikan Meutya dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 yang digelar Rabu (4/2) di Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri para Kepala Biro Humas kementerian dan lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.

“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” kata Meutya.

Ia menilai tantangan komunikasi publik pemerintah semakin kompleks seiring masifnya persaingan konten di media sosial. Keberhasilan humas, lanjut Meutya, tidak lagi diukur dari seberapa rapi pesan yang disusun, melainkan dari seberapa jauh informasi tersebut benar-benar sampai dan dipahami masyarakat.

“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujar dia.

Meutya juga menegaskan bahwa fungsi komunikasi publik kini menjadi bagian integral dari kepemimpinan negara. Reputasi pemerintah serta keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik yang dijalankan oleh humas di setiap instansi.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi. Menurutnya, pola penyebaran hoaks saat ini bekerja secara kolektif sehingga tidak bisa dilawan secara parsial.

“Kalau disinformasi bekerja secara berjejaring, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” kata Meutya.

Penguatan data juga disebut sebagai fondasi utama agar komunikasi publik dapat berlangsung cepat dan akurat. Konsolidasi data internal dinilai menjadi prasyarat penting agar humas mampu merespons isu strategis secara sigap.

“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik,” kata dia. ils/I-1