Wali Kota Makassar Dorong Percepatan Digitalisasi Bansos Agar Tepat Sasaran

MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna memastikan penyaluran tepat sasaran, efektif, dan efisien bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sosialisasi digitalisasi bantuan sosial merupakan agenda strategis pemerintah dalam memastikan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu memperoleh haknya secara akurat dan transparan," ujar dia setelah menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui keterangan resmi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (4/2).

Kegiatan yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk itu, dihadiri antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Pusat Luhut Binsar Pandjaitan, serta para perwakilan kepala daerah berasal dari berbagai wilayah di Indonesia di Jakarta, Selasa (3/1).

Kehadiran Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam forum strategis ini menegaskan keseriusan pemkot setempat mendukung transformasi digital, khususnya sektor pelayanan sosial, agar kebijakan bansos tidak hanya cepat tersalurkan, tetapi juga tepat menyentuh masyarakat yang berhak menerima.

"Hari ini selesai mengikuti sosialisasi bantuan sosial. Tentu, bantuan sosial merupakan amanah negara. Konstitusi kita secara tegas mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu," ujar dia.

Ia menjelaskan transformasi digital dalam penyaluran bansos langkah penting meminimalkan kesalahan data, mencegah tumpang tindih penerima, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Appi --panggilan akrab Munafri Arifuddin-- itu, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan program-program prorakyat sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Menurut dia, digitalisasi dari tingkat paling bawah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Wamendagri Ribka Haluk menegaskan digitalisasi bansos kebutuhan penting memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang berhak menerima.

Menurut dia, transformasi digital menjadi kunci meningkatkan akurasi data, transparansi, serta efektivitas program bantuan itu di seluruh daerah.

"Selama ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menyalurkan berbagai program bantuan sosial sebagai upaya mengentaskan kemiskinan," ujarnya.

Pada 2025, katanya, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah telah melaksanakan piloting digitalisasi bansos di kabupaten lainnya.

Dia berharap, para gubernur, bupati, dan wali kota mendukung piloting digitalisasi bansos mengingat perluasan piloting tahapan penting menguji kesiapan sistem, ketepatan sasaran, serta keaktualan data penerima manfaat sebelum metode baru ini diterapkan secara nasional.