Menuju 100 Tahun Hubungan RI–Jepang, PPIJ Dorong Penguatan Kredibilitas Indonesia bagi Investasi Jangka Panjang

JAKARTA–  Dalam momentum menuju 100 tahun hubungan Indonesia–Jepang pada 2058, Perhimpunan Persahabatan Indonesia–Jepang (PPIJ) menegaskan perannya sebagai platform kepemimpinan Indonesia–Jepang dengan kembali menggelar Indonesia–Japan Executive Dialogue 2.0.

Ajang itu merupakan forum kepemimpinan strategis yang mempertemukan pemimpin dari sektor pemerintahan, dunia usaha, serta pemangku kebijakan strategis kedua negara, dengan menggeser dialog bilateral dari sekadar mendorong arus investasi, menuju pembahasan yang lebih mendasar mengenai fondasi kepercayaan dan arsitektur ekonomi yang menopang kemitraan jangka panjang.

Indonesia–Japan Executive Dialogue 2.0 diselenggarakan dalam format tertutup (closed-door) dan menghadirkan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Rachmat Gobel, Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia–Jepang (PPIJ) dan Ketua Liga Parlemen Indonesia–Jepang, Mitsuru Myochin, Chargé d’Affaires ad interim (Kuasa Usaha ad interim)  Jepang untuk Indonesia.

Forum ini mengusung tema “How Indonesia Builds Credibility from Within to Support Long-Term Japanese Investment,” sekaligus menandai pergeseran fokus Volume 2 dari dialog sebelumnya. Jika pada edisi sebelumnya pembahasan difokuskan pada peluang sektoral dan investment entry, maka pada edisi ini diskusi diarahkan pada isu yang lebih fundamental, yaitu bagaimana tata kelola ekonomi, disiplin fiskal, serta kesinambungan kebijakan membentuk kredibilitas Indonesia di mata investor jangka panjang.

Pergeseran fokus tersebut menjadi semakin relevan di tengah ketidakpastian global yang ditandai oleh dinamika geopolitik, disrupsi rantai pasok, krisis iklim, serta percepatan transisi ekonomi dan energi. Dalam konteks ini, keputusan investasi jangka panjang semakin ditentukan oleh kualitas pengelolaan internal suatu negara, bukan semata oleh potensi pasar atau insentif jangka pendek.

Dari perspektif investor Jepang, Indonesia tetap dipandang sebagai salah satu tujuan investasi strategis di kawasan. Laporan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Annual Survey FY2024 yang dirilis pada Juli 2025 menempatkan Indonesia di peringkat keempat sebagai negara paling menjanjikan bagi pengembangan bisnis perusahaan Jepang dalam jangka menengah.

Penilaian tersebut didukung oleh kekuatan pasar domestik Indonesia dengan hampir 280 juta penduduk, stabilitas pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan digitalisasi yang berkelanjutan, biaya produksi yang kompetitif, serta peluang besar dalam transisi energi dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, realisasi investasi Jepang di Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar USD 3,46 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia memandang dinamika ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat kembali kualitas kemitraan, dengan mendorong kolaborasi yang lebih terarah, bernilai tambah, dan berorientasi jangka panjang. Indonesia–Japan Executive Dialogue 2026 menjadi ruang penting untuk menjawab tantangan tersebut melalui dialog yang lebih mendalam dan strategis.

Menjaga Kredibilitas dari Dalam melalui Disiplin Fiskal dan Konsistensi Kebijakan

Dalam forum ini, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa stabilitas fiskal dan prediktabilitas kebijakan merupakan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan investor jangka panjang. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijalankan secara disiplin dengan menjaga defisit dalam batas aman serta mempertahankan rasio utang pemerintah di kisaran 38–39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kerangka fiskal yang prudent ini memungkinkan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia untuk mendukung pembangunan dan investasi strategis.

Pendekatan tersebut diperkuat dengan komitmen terhadap kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan. Bagi investor Jepang yang dikenal memiliki horizon investasi hingga 20–30 tahun, kepastian arah kebijakan dan prediktabilitas sistem menjadi prasyarat utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan investasi. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan ekonomi dirancang sebagai kerangka jangka panjang yang konsisten, bukan sebagai respons reaktif terhadap dinamika jangka pendek.

Kerangka kebijakan ini juga mencakup upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan fiskal. Subsidi dan program perlindungan sosial tetap menjadi bagian dari kebijakan nasional, namun dijalankan dengan pendekatan yang semakin tepat sasaran dan berbasis data. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan kesehatan fiskal jangka panjang, sebuah aspek yang sangat diperhatikan oleh investor Jepang yang mengutamakan stabilitas sistem dan kepastian kebijakan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kredibilitas kebijakan merupakan fondasi utama bagi investasi jangka panjang, khususnya bagi mitra seperti Jepang yang memiliki horizon perencanaan lintas dekade.

“Bagi investor jangka panjang, yang paling penting bukan hanya potensi pertumbuhan, tetapi kepastian bahwa sebuah negara dikelola secara disiplin dan konsisten. Pemerintah Indonesia menjaga stabilitas fiskal, kesinambungan kebijakan, dan keseimbangan antara pertumbuhan serta perlindungan sosial agar investasi dapat tumbuh secara berkelanjutan, bukan hanya hari ini, tetapi juga 20–30 tahun ke depan. Prospek Indonesia ke depan sangat cerah, dan kami mengundang dukungan berkelanjutan dari para mitra untuk bersama-sama mendorong pembangunan dan transformasi ekonomi nasional,” ujar Purbaya.