Bye-bye Atap Berkarat! Jambi Mulai Revolusi Rumah Subsidi Lewat Program Gentengisasi

KOTA  JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris bergerak cepat merespons arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program "Gentengisasi" dengan menyiapkan surat edaran resmi bagi seluruh pengembang perumahan di wilayahnya.

Kebijakan ini mewajibkan para developer, khususnya pengembang rumah subsidi, untuk beralih menggunakan atap genteng tanah liat guna meningkatkan kualitas hunian rakyat. Langkah strategis ini dinilai tidak hanya mampu menciptakan suhu ruangan yang lebih sejuk dan sehat, tetapi juga menghidupkan kembali sektor industri kerajinan batu bata dan genteng lokal di Provinsi Jambi.

"Itu menarik, gagasan bagus saya setuju, jadi kita mulai kembali ke gentengisasi," kata Gubernur Jambi Al Haris di Jambi, Rabu.

Menyikapi arahan presiden itu, Al Haris segera membuat surat edaran kepada para pengembang perumahan agar ke depan seluruh atap rumah subsidi dianjurkan menggunakan genteng dari tanah liat.

Mengingat gentengisasi dinilai mampu menghilangkan karat, sehingga udara yang tercipta di dalam ruangan lebih sejuk dan tidak mengganggu.

Selain itu, gubernur merencanakan kunjungan ke para perajin batu bata untuk mengkampanyekan pembuatan genteng. Mengingat, pembuatan batu bata dan genteng dari bahan dasar yang sama (tanah).

"Genteng memang mudah membuatnya dari tanah, karena tanah di mana mana ada. Saya akan mengunjungi lokasi para perajin bata untuk membuat genteng,"ujarnya.

Pihaknya juga berencana buat surat ke persatuan perusahaan real estet Indonesia (REI) dan pengembangan lainnya, agar kembali mengarah ke penggunaan genteng.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa program gentengisasi menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus mengurangi persoalan backlog perumahan.

Menurut dia, semangat utama gentengisasi yang merupakan bagian dari program pembangunan rumah rakyat adalah mengatasi persoalan backlog perumahan yang masih tinggi.

Pihaknya mencatat saat ini 9,9 juta kepala keluarga belum memiliki rumah sendiri, sementara 26,9 juta kepala keluarga lainnya masih tinggal di rumah tidak layak huni.