Komisi III Juga Perlu Memanggil Perangkat Hukum Aceh Tengah Guna Meluruskan Logika Bengkoknya

ACEH TENGAH – Langkah Komisi III DPR memanggil Kapolresta Sleman dan perangkatnya beserta Kejari Sleman dan andahannya mendapat apresiasi masyarakat, sehingga meluruskan langkah hukum yang bengkok.

Polresta dan Kejari Sleman telah amburadul menangani kasus penjambretan seorang wanita yang diikuti pengejaran penjahat oleh suami korban (Hogi Manaya). Penjahat yang dikejar lalu menabrak trotoar dan meninggal. Tapi Hogi dijadikan tersangka karena mengakibatkan kematian.

Logika aneh di sini dianggap ada dua kejadian: penjambretan dan laka lantas. Komisi III geram, Polresta Sleman tak dapat melihat bahwa itu satau kesatuan. Setelah dicecar di Komisi III akhirnya Kapolresta Sleman Kombes Pol Edy Setyanto akhirnya minta maaf kepada Hogi. Tapi Hogi sudah menjalani “siksaan sosial” dengan kakinya memakai gelang GPS sebagai tahanan kota, seperti peliharaan saja.

Kasus Sleman ini mirip dan serupa dengan di Aceh Tengah. Maka, baik juga bila Komisi III memanggil Kapolres dan Kajari Aceh Tengah agar meluruskan keblingeran ini. Mereka perlu diajari cara melihat kasus Sandika ini seperti kasus Hogi.

Perangkat hukum Aceh Tengah dan juga daerah lain benar-benar banyak yang keblinger. Bayangkan, orang menangkap pencuri harus jadi tersangka dan tinggal menunggu vonis. Itu terjadi gara-gara dia memukul pencuri yang maling propertinya. Alasan perangkat hokum Aceh Tengah karena main hakim sendiri.

Lahhh….bukannya pencuri “memang harus dipukul” biar sebagai efek jera? Itu terjadi di Aceh Tengah, di mana seorang bernama Sandika bersama tiga temannya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) 1,6 tahun penjara di sidang Pengadilan Negeri (PN) Takengon, Aceh Tengah, Rabu (21/1).

Kasusnya, Sandika bersama rekannya itu dituntut bukan karena mencuri atau korupsi. Mereka dijadikan tersangka dan terdakwa karena berhasil menangkap pencuri mesin kopi di Kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silihnara, Kabupaten Aceh Tengah, 17 Agustus 2025 lalu.

Saat pelaku itu ditangkap, Sandika langsung mengamankan dan sempat memberi “pelajaran” agar jera. Maling lalu diantarkan ke Polsek Silih Nara agar diproses hukum.

Namun aneh bin ajaib, niat Sandika ingin membantu menangkap penjahat malah menjadi tersangka, katanya, karena memukul. Orang tua pelaku tidak terima anaknya diberi pelajaran dan membuat laporan balik dalam perkara perlindungan anak.

Nasib Sandika dan rekan-rekannya kini berada di ujung tanduk hukum yang aneh di PN Takengon. Tantenya berharap para penangkap maling dibebaskan.

“Saya berharap keponakan saya dapat dibebaskan. Menangkap pencuri malah harus berurusan dengan hukum,” kata Yusuf, paman Sandika, Rabu (28/1).

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Takengon dengan nomor perkara 130/Pid.Sus/2025/PN Tkn bertindak sebagai JPU dalam kasus itu yakni Ahmedi Afdal Ramadhan.

Dalam siding Rabu (21/1) anehnya, penuntut umum membacakan tuntutan. Katanya, Sandika dan tiga rekannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Jaksa menuntut penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan, tidak hanya itu, jaksa juga minta agar para terdakwa ditahan.

Ngeri sekali pengadilan di Indonesia itu. Ini adalah logika bengkok: menangkap penjahat jadi pesakitan hukum. Ini lebih keblinger daripada kasus Hogi Minaya di Sleman yang dikerjai Polres dan Kejari Sleman. Coba kalau tidak ada pemanggilan dan reaksi komisi III DPR, Hogi juga pasti dipenjara. Kasus Sandika melebihi Hogi karena perangkat hukum Aceh Tengah tidak belajar dari kasus Sleman yang baru heboh. Mereka diam saja dan terus menjalankan hukum yang keblinger.