Banyumas Jadi Rujukan Wali Kota Bandung untuk Studi Banding

BANYUMAS – Diam-diam terenyata Kabupaten Banyumas jadi rujukan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk belajar menata sampah. Memang wajar karena Bandung terkenal amburabul masalah sampahnya. Farhan mengatakan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat terus belajar dan berbenah dalam pengelolaan sampah dengan mencontoh daerah yang dinilai berhasil, salah satunya Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Saat memberikan sambutan pada Peluncuran Refuse Derived Fuel (RDF) dan Recycling Center Kabupaten Banyumas di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, Selasa, Farhan mengatakan persoalan sampah tidak dapat diselesaikan dengan satu solusi tunggal, karena karakteristik dan variabel sampah yang sangat beragam.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir serta pembelajaran berkelanjutan. "Tidak ada istilah one fix for all (satu perbaikan untuk semua) dalam pengelolaan sampah. Sampah itu variabelnya paling banyak, sehingga penanganannya harus spesifik," katanya dalam acara yang dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Faisal Malik Hendropriyono itu.

Ia mencontohkan sampah dari makanan tradisional, seperti lemper yang menghasilkan beberapa jenis sampah sekaligus, mulai dari sisa makanan, limbah organik daun pisang, hingga plastik dan kertas pembungkus, yang masing-masing membutuhkan penanganan berbeda.

Ia mengungkapkan Kota Bandung saat ini memproduksi lebih dari 1.500 ton sampah per hari, namun berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, sampah yang berhasil diolah baru sekitar 22 persen, sehingga masih jauh dari target ideal.

Sebagai upaya percepatan, kata dia, Pemkot Bandung meluncurkan program Gaslah pada 26 Januari 2026, yakni penempatan satu petugas pemilah dan pengelola sampah di setiap RW. Menurut dia, petugas tersebut bertugas mendatangi rumah warga untuk memastikan sampah dipilah sejak dari sumber. "Yang organik harus selesai di level kelurahan, sementara anorganik diolah lebih lanjut. Ini bagian dari membangun ekosistem pengelolaan sampah," katanya. Selain teknologi, kata dia, kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah adalah integritas tata kelola.

Dalam kesempatan itu, dia menilai dibalik besarnya potensi pengelolaan sampah, terdapat risiko penyimpangan yang harus diantisipasi bersama.

Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kantor Staf Presiden dalam penguatan fasilitas, termasuk pengadaan Refuse Derived Fuel (RDF).

Menurut dia, Kabupaten Banyumas sebagai salah satu benchmark terbaik pengelolaan sampah di Indonesia karena mampu mengelola sekitar 78 persen sampah yang dihasilkan.

Ditemui usai melihat secara langsung pengelolaan sampah di TPST Sokaraja Kulon, Farhan mengatakan pembelajaran utama yang diperoleh Pemkot Bandung dari Banyumas bukan terletak pada besaran volume sampah yang dikelola, melainkan pada rasio pengelolaannya.

Menurut dia, Kabupaten Banyumas telah mampu mengolah dan memusnahkan sekitar 78 persen dari total timbulan sampah harian, sementara Kota Bandung baru mencapai 22 persen.

"Artinya, kami masih punya masalah dan harus banyak belajar. Kami sudah menerima surat yang sangat jelas dari Kementerian Lingkungan Hidup berisi patokan dan parameter kuantitatif pengelolaan sampah yang harus kami kejar," katanya.

Ia menegaskan pengelolaan sampah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat di Bogor pada hari Senin (2/2).

Meskipun demikian, dia mengakui sesuai dengan undang-undang, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama, sehingga dituntut untuk terus berinovasi dalam teknologi dan manajemen pengolahan sampah.

Ia mengharapkan kunjungan bersama tujuh camat dan jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung ke Banyumas dapat menjadi sarana pembelajaran manajemen sampah perkotaan yang efektif dan efisien, sehingga capaian pengolahan sampah di Bandung dapat ditingkatkan secara bertahap mendekati 80 persen.