“Partial Shutdown” Amerika Serikat, Dampak Fiskal Dinilai Sementara

WASHINGTON-Pemerintah Amerika Serikat (AS) memasuki penutupan sebagian (partial shutdown) pada Sabtu (31/1), setelah tenggat waktu pendanaan tengah malam terlewati tanpa persetujuan Kongres terhadap anggaran tahun 2026. Meski demikian, gangguan diperkirakan terbatas karena DPR AS dijadwalkan bergerak awal pekan depan untuk meratifikasi kesepakatan yang didukung Senat.

Dikutip dari Channel NewsAsia, kekosongan pendanaan tersebut terjadi setelah perundingan mengalami kebuntuan, dipicu kemarahan Partai Demokrat atas tewasnya dua pengunjuk rasa di Minneapolis akibat tindakan agen imigrasi federal. Insiden itu menggagalkan pembicaraan mengenai tambahan anggaran bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS).

“Alih-alih memburu penyelundup narkoba, predator anak, dan pelaku perdagangan manusia, pemerintahan Trump justru menyia-nyiakan sumber daya berharga dengan menargetkan para pengunjuk rasa damai di Chicago dan Minneapolis,” tulis Wakil Pemimpin Minoritas Demokrat di Senat, Dick Durbin, di media sosial.

“Pemerintahan ini terus membuat warga Amerika menjadi kurang aman.”

Sekitar tiga perempat operasional pemerintah federal terdampak, yang berpotensi memicu prosedur penutupan di berbagai lembaga dan sektor, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga perumahan dan pertahanan.

Departemen-departemen federal diperkirakan mulai menerapkan rencana penutupan sejak Sabtu malam. Namun, para pemimpin Kongres dari kedua partai menyatakan langkah Senat tersebut membuat gangguan singkat jauh lebih mungkin terjadi dibandingkan kebuntuan berkepanjangan.

Jika DPR menyetujui paket tersebut sesuai perkiraan pada awal pekan depan, pendanaan akan dipulihkan dalam hitungan hari, sehingga dampak praktis penutupan terhadap layanan pemerintah, kontraktor, dan pegawai federal dapat diminimalkan.

Namun, jika penutupan berlangsung lebih dari beberapa hari, puluhan ribu pegawai federal berisiko dirumahkan tanpa bayaran atau tetap bekerja tanpa menerima gaji hingga pendanaan dipulihkan.

Pada Jumat malam, Senat meloloskan paket yang menyelesaikan lima RUU pendanaan yang masih tertunda untuk membiayai sebagian besar lembaga federal hingga September, serta langkah pendanaan sementara selama dua pekan untuk memastikan DHS tetap beroperasi sembari para legislator melanjutkan negosiasi mengenai kebijakan penegakan imigrasi.

DPR AS sedang memasuki masa reses saat tenggat waktu berakhir dan dijadwalkan baru kembali bersidang pada Senin.

Presiden Donald Trump mendukung kesepakatan Senat tersebut dan mendesak DPR untuk segera bertindak, menandakan keinginannya menghindari penutupan berkepanjangan yang akan menjadi penutupan kedua pada masa jabatan keduanya setelah penghentian operasional terlama dalam sejarah pada musim gugur lalu yang mengganggu layanan federal selama lebih dari sebulan.