Satgas MBG Jember Temukan Ketidaksesuaian Distribusi Menu di Sekolah

JEMBER -- Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis (MBG) Jember, Jawa Timur menemukan ketidaksesuaian distribusi menu di sejumlah sekolah berdasarkan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten setempat, Jumat.

Satgas MBG yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman didampingi Asisten II Ratno C. Sembodo serta unsur Muspika Sumbersari melakukan inspeksi ke SPPG di Jalan Sriwijaya, Kecamatan Sumbersari.

"Menyusul ramai perbincangan warganet mengenai menu MBG yang dinilai tidak sesuai standar kebutuhan nutrisi, kami turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPPG," kata Penjabat Sekretaris Daerah Jember Akhmad Helmi Luqman di Jember.

Tim Satgas menelusuri secara menyeluruh setiap tahapan operasional dapur, mulai dari penyimpanan bahan pangan, proses pengolahan makanan, hingga sistem pencucian dan sanitasi ompreng untuk memastikan hak gizi anak-anak tetap terpenuhi.

"Informasi yang beredar menyebutkan adanya menu yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan gizi anak, bahkan hanya berisi satu tusuk sate dan lontong. Itu menjadi koreksi dari masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, inspeksi itu merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Jember Muhammad Fawait selaku Pembina Satgas MBG dan langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keresahan publik yang muncul akibat beredarnya video dan unggahan media sosial terkait menu MBG di sejumlah sekolah.

"Dari hasil pemeriksaan, Satgas MBG menemukan adanya ketidaksesuaian distribusi menu di beberapa sekolah, khususnya pada jenjang taman kanak-kanak," katanya.

Ia menjelaskan ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi internal antara kepala dapur, ahli gizi, dan relawan pendistribusian makanan, sehingga porsi menu yang diterima siswa tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

"Menu yang seharusnya terdiri atas tiga tusuk sate, dalam praktiknya hanya satu tusuk sate yang sampai ke anak-anak. Itu murni kesalahan koordinasi internal. Atas kejadian itu, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan langsung memberikan pembinaan kepada SPPG agar ke depan standar operasional prosedur benar-benar dijalankan," katanya.

Helmi mengatakan bahwa program MBG bukan sekadar pembagian makanan, melainkan ikhtiar bersama untuk menjamin kecukupan kalori dan nutrisi generasi penerus bangsa, sehingga evaluasi dan pengawasan akan terus diperketat, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Sriwijaya, Putri Maulidiyha mengatakan bahwa komponen buah memang tidak disertakan, karena digantikan dengan susu segar sebagai sumber gizi alternatif, namun pihak sekolah yang kemudian memviralkan tidak menerima susu tersebut, sehingga dikembalikan ke dapur dan tidak dikonsumsi oleh siswa.

"Penyusunan menu MBG masih mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku saat ini. Anggaran ompreng kecil sebesar Rp8.000 dan ompreng besar Rp10.000. Informasi terkait anggaran Rp15.000 belum diterapkan karena dalam petunjuk teknis (Juknis) yang kami jalankan masih Rp10.000," ujarnya.

Pihak pengelola SPPG Sriwijaya menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan internal dan quality control sesuai arahan Satgas MBG agar pelayanan MBG kepada 12 sekolah dengan total 2.746 siswa dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan benar-benar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan anak-anak.