BPS: Harga Ayam Ras Turun Akhir Januari

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga daging ayam ras mulai menurun pada akhir Januari 2026. Penurunan terjadi hingga pekan keempat Januari 2026 berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas ayam ras.

"Secara nasional, Bapak dan Ibu, daging ayam ras itu sudah mulai mengalami penurunan walaupun tipis," ucap Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

Hal ini disampaikan Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (27/1).

Secara nasional, daging ayam ras mengalami penurunan IPH di 38,61 persen wilayah Indonesia. Rata-rata harga daging ayam ras nasional tercatat Rp40.168 per kilogram pada akhir Januari 2026.

Meski turun, harga ayam ras nasional masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) Rp40 ribu per kilogram. BPS mencatat harga ayam ras nasional turun 0,28 persen dibandingkan Desember 2025.

Penurunan harga terjadi seiring membaiknya distribusi dan pasokan di sejumlah daerah. Namun, beberapa kabupaten masih mencatat kenaikan IPH daging ayam ras.

Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 37,05 persen. Harga ayam ras di Bener Meriah mencapai Rp45.417 per kilogram pada minggu keempat Januari.

Angka tersebut berada sekitar 13,5 persen di atas Harga Acuan Penjualan. Kabupaten Pesisir Selatan juga mencatat harga ayam ras Rp45.000 per kilogram.

BPS menyebut wilayah timur Indonesia masih mencatat kenaikan harga ayam ras. Kenaikan dipicu distribusi terbatas dan pasokan yang belum merata.

Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Popy Rufaidah, menyebut tekanan harga belum merata antarwilayah. Disparitas tinggi terjadi pada bawang merah, bawang putih, beras medium, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan daging ayam ras.

Sementara itu, gula pasir curah tercatat mengalami disparitas harga pada level sedang. Popy mengatakan kondisi tersebut terjadi meski pasokan pangan nasional secara agregat relatif aman.

“Ini menandakan tekanan harga tidak merata antar daerah walaupun pasokan nasional relatif aman,” ucap dia.

Menurut Popy, pengendalian harga memerlukan penguatan kebijakan yang sudah berjalan di daerah.

Langkah tersebut meliputi penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Pemerintah juga mendorong dukungan distribusi pangan lintas wilayah.