Pemprov NTB Tingkatkan Kerja Sama Desa untuk Perkuat Penanganan Stunting

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat penanganan kasus stunting di daerah setempat melalui peningkatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait hingga tingkat desa.

"Data kabupaten/kota menjadi pijakan untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah tetap dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB yang juga Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Khalik di Mataram, Senin.

Pemprov NTB mencatat penurunan angka stunting pada 2025 tercatat 13,39 persen atau 51.809 kasus dari 387.065 balita.

Angka ini, katanya, menunjukkan capaian yang positif karena lebih rendah dari rata-rata nasional 18,8 persen serta telah melampaui target NTB pada 2025 yang 21,7 persen.

Ia menyebut capaian tersebut hasil kerja bersama lintas sektor yang akan terus diperkuat hingga tingkat desa.

"Ini bukan sekedar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB," ujar Aka --sapaan karibnya.

Ia menyebut penurunan stunting agenda prioritas menyangkut masa depan generasi NTB.

"Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama kabupaten kota tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul," katanya.

Capaian penanganan stunting per kabupaten/kota di NTB pada Desember 2025, berdasarkan data laporan gizi pada aplikasi Sigizikesga Kementerian 2026, yakni Lombok Barat 9,58 persen, Lombok Tengah (9,99), Lombok Timur (22,39), Sumbawa (10,70), Dompu (12,61), Bima (12,22), Sumbawa Barat (7,1), Lombok Utara (14,18), Kota Mataram (6,57), dan Kota Bima (9,49).

Ia menjelaskan Pemprov NTB memandang data tersebut sebagai dasar penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan lebih terarah, tepat sasaran, serta memperkuat daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan.

Selain capaian pada 2025, hasil pemantauan juga menunjukkan perkembangan kasus baru pada awal 2026. Pada Januari 2026, NTB mencatat 0,6 persen atau 1.890 kasus stunting baru. Data ini menjadi pengingat bahwa pencegahan stunting harus terus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh lengah.

Rincian perkembangan stunting baru Januari 2026 per kabupaten/kota, yakni Lombok Barat 1,0 persen (479 kasus baru), Lombok Tengah 0,9 persen (653 kasus baru), Lombok Timur 0,8 persen (545 kasus baru), Sumbawa 0,3 persen (79 kasus baru), Dompu 0,0 persen (tidak ada stunting baru), Bima 0,1 persen (36 kasus), Sumbawa Barat 0,4 persen (39 kasus baru), Lombok Utara 0,3 persen (41 kasus baru), Kota Mataram 0,001 persen (4 kasus baru), Kota Bima 0,2 persen (14 kasus baru).

"Untuk persentase data stunting ini akan selalu di update sesuai hasil pengukuran tinggi badan setiap bulan."