Hasil Forum Konsultasi Publik: Pemkab Bekasi Harus Fokus Bangun Infrastruktur yang Merata

KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat (Jabar) menetapkan fokus pembangunan infrastruktur tahun 2027 dilakukan secara merata demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui skema berkeadilan untuk konektivitas, pelayanan berkualitas serta ekonomi berkelanjutan.

Demikian disampaikan Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat membuka forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi tahun 2027 secara virtual dari Command Center Diskominfosantik.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata, adil, berkelanjutan dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya di Cikarang, Senin (26/1).

Ia menjelaskan RKPD memiliki peran strategis sebagai landasan penyusunan kebijakan umum APBD, termasuk penetapan target kinerja pembangunan daerah secara terukur serta kerangka ekonomi dan pendanaan daerah.

RKPD 2027 juga merupakan bagian dari tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bekasi 2025-2029 sehingga harus menjamin keterkaitan serta keselarasan perencanaan jangka menengah dan tahunan, mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan.

Dirinya mengaku Kabupaten Bekasi masih menghadapi beragam persoalan dan tantangan pembangunan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Keberhasilan pembangunan tidak dapat bertumpu hanya pada pemerintah daerah melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Melalui forum ini, kami mengajak seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan aspirasi, saran dan masukan agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan," katanya.

Dia juga menekankan beberapa hal penting dalam pelaksanaan forum antara lain kesatuan pandangan pemangku kepentingan dalam memahami isu strategis daerah serta perangkat daerah dituntut mencermati dan menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan.

Selain itu, perumusan program dan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan daerah agar dapat dilaksanakan secara realistis serta berkelanjutan.

"Saya mengajak seluruh peserta untuk menjaga etika, saling menghormati dan menghargai dalam forum ini sehingga diskusi berjalan konstruktif, menghasilkan kesepahaman bersama," ujarnya.

Forum konsultasi publik merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang mewajibkan pembahasan rancangan awal RKPD bersama kepala perangkat daerah dan para pemangku kepentingan guna memperoleh masukan maupun saran penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Forum konsultasi publik RKPD 2027 diikuti unsur DPRD Kabupaten Bekasi, sekretaris daerah, Bappeda Jawa Barat, Bappeda kabupaten dan kota sekitar, kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, unsur kawasan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, tokoh agama hingga tokoh masyarakat.

"Saya mengapresiasi seluruh peserta atas kontribusi pemikiran yang diberikan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi," katanya.