Mobil Listrik Makin Menjamur, DPRD Dorong Percepatan SPKLU di Titik Strategis Jakarta

JAKARTA - Tren kendaraan listrik di Jakarta terus menanjak dan mulai mengubah pola mobilitas warga perkotaan. Kondisi ini mendorong DPRD DKI Jakarta untuk menekan percepatan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU agar infrastruktur tidak tertinggal dari pertumbuhan pengguna.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai kesiapan infrastruktur menjadi kunci sukses transisi menuju kendaraan listrik. Tanpa dukungan SPKLU yang memadai, kebijakan insentif berpotensi tidak optimal dan hanya dinikmati segelintir pengguna.

Rio menekankan kebijakan afirmatif seperti keringanan pajak dan kemudahan regulasi harus berjalan beriringan dengan ketersediaan fasilitas pengisian daya. Menurutnya, masyarakat membutuhkan rasa aman saat menggunakan kendaraan listrik, terutama terkait kemudahan akses pengisian baterai di berbagai titik kota.

"Instrumen pendukungnya juga harus disiapkan, salah satunya SPKLU. Kalau infrastrukturnya belum siap, adopsi kendaraan listrik akan jalan tapi tidak maksimal," ujar Rio.

Ke depan, Rio mendorong konsep SPKLU yang mudah diakses seperti mesin ATM yang tersebar di berbagai kawasan strategis. Meski pengembangannya dilakukan secara bertahap, arah kebijakan ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang nyaman dan ramah pengguna.

Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan berbasis data dalam menentukan lokasi SPKLU. Penempatan titik pengisian harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, kepadatan lalu lintas, kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga wilayah permukiman.

Menurut Rio, pemetaan yang matang akan mencegah pembangunan SPKLU yang tidak efektif dan sepi peminat. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah daerah dapat memastikan investasi infrastruktur tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Terkait wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah khusus pengelolaan SPKLU, DPRD meminta kajian yang komprehensif sebelum keputusan diambil. Langkah tersebut dinilai bisa menjadi opsi strategis jika kebutuhan layanan benar-benar terukur dan memiliki potensi keberlanjutan bisnis.

Rio menegaskan pembentukan BUMD tidak boleh sekadar mengikuti tren, tetapi harus berbasis kebutuhan riil dan kondisi lapangan. Jika dikelola dengan baik, skema ini berpotensi mempercepat pembangunan jaringan SPKLU sekaligus menambah sumber pendapatan daerah.

Dorongan percepatan SPKLU juga sejalan dengan target Jakarta menurunkan emisi karbon dari sektor transportasi. Peralihan ke kendaraan listrik dinilai mampu menekan polusi udara yang selama ini menjadi masalah kronis di wilayah perkotaan.

Dengan infrastruktur yang memadai, DPRD berharap masyarakat semakin percaya diri beralih ke kendaraan listrik. Target akhirnya adalah menciptakan sistem transportasi yang lebih bersih, efisien, dan sesuai dengan visi Jakarta sebagai kota global berbasis keberlanjutan.