Menaker Dorong Program Padat Karya Percepat Pemulihan Pascabencana

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai inisiatif program padat karya dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kemnaker turunkan relawan peduli banjir dan dilakukan terus, (karena) kita sadar ini akan panjang recovery-nya. Salah satu terobosan nanti kami juga mohon berkenan, yaitu program padat karya kita jalankan di daerah terdampak (bencana di Sumatera),” kata Menaker Yassierli dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Seperti dikutip dari Antara, Yassierli menilai, penanganan bencana tidak berhenti pada bantuan darurat saja, melainkan juga langkah lanjutan yang terhubung dengan program ketenagakerjaan untuk mempercepat proses pemulihan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menambahkan, pihaknya juga memberikan bantuan sosial dan inisiatif bagi para pekerja terdampak banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut.

“Ada juga PP No. 50 Tahun 2025 yang baru terbit tentang diskon pembayaran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) itu mudah-mudahan bisa membantu karena itu (berlaku) selama 15 bulan,” ujar Indah.

“Dan juga saya tambahkan selama bencana terjadi di Sumatera, BLK (Balai Latihan Kerja) kami walaupun juga korban, tetap melakukan aksi-aksi sosial, misalnya servis kendaraan gratis, membantu bersihkan dan sebagainya. Kami pun karyawan juga ikut aksi-aksi sosial di sana,” imbuhnya.

Terkait laporan perusahaan terdampak bencana yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), Indah menyampaikan bahwa hingga saat ini masih belum ada data spesifik mengenai subjek tersebut.

“Belum, secara spesifik kalau dari bencana belum ada,” kata dia.

Lebih lanjut, Indah mendorong perusahaan yang terkendala bisnis menyusul dampak bencana untuk mengedepankan dialog dengan para pekerjanya, agar solusi terbaik dapat ditemukan, alih-alih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

“Jika bisnis sedang susah diutamakan dialog, lalu ada kesepakatan-kesepakatan baru yang mungkin bisa dibicarakan antara manajemen dan pengusaha,” kata Indah.

“Silakan itu dilaporkan ke kami, ke pemerintah maupun ke dinas-dinas tenaga kerja, kami serta dinas siap mendampingi. Tapi, disclaimer, jangan semua terus bilang bangkrut, harus tetap dibuktikan dengan data keuangan dan bisnis,” ujarnya menambahkan.

Pembangunan Huntara

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) untuk menekan risiko dampak bencana Sumatera.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian curah hujan dan percepatan pemulihan pascabencana.

“Operasi Modifikasi Cuaca bertujuan mengendalikan intensitas hujan agar tidak memicu bencana susulan di wilayah rawan,” ujarnya.