Dorong BPD Lebih Profesional, Gubernur Pramono: Jangan Ada Intervensi Politik

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia di Balai Kota Jakarta pada Selasa. Forum bertema "Resiliensi, Endurance, dan Daya Tahan BPD di Tengah Perubahan" ini menjadi ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat peran bank daerah di tengah tekanan ekonomi dan perubahan regulasi.

Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta merasa terhormat menjadi tuan rumah kegiatan strategis tersebut karena peran BPD dinilai krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, forum ini menjadi ajang berbagi praktik terbaik antarwilayah agar bank pembangunan daerah semakin kompetitif dan adaptif.

Ia menegaskan bahwa penguatan BPD harus dilakukan melalui permodalan yang kuat, kolaborasi lintas daerah, serta pengawasan yang aktif dan berintegritas. Peran Dewan Komisaris dinilai menjadi penopang utama dalam menjaga arah kebijakan dan keberlanjutan kinerja perbankan daerah.

"BPD memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Karena itu, penguatan BPD perlu terus didorong melalui permodalan yang memadai, kolaborasi yang solid, serta pengawasan aktif dari Dewan Komisaris," ujarnya.

Pramono juga menyoroti persoalan klasik yang kerap menghambat kemajuan bank daerah, yakni intervensi berlebihan dari pemilik saham daerah. Ia menilai praktik tersebut membuat ruang profesionalisme manajemen menjadi sempit dan berdampak pada kinerja lembaga keuangan daerah.

"Jika ingin BPD maju, pemerintah daerah tidak boleh terus-menerus melakukan intervensi. Selama masih ada cawe-cawe, BPD tidak akan berkembang karena profesionalisme adalah kata kuncinya," tutur Pramono.

Sebagai contoh, Pramono memaparkan pola pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di DKI Jakarta yang menempatkan prinsip profesional dan akuntabel sebagai fondasi utama. Pemprov DKI memberikan kepercayaan penuh kepada jajaran direksi dan komisaris yang dipilih secara terbuka dan berbasis kompetensi.

Kontribusi ekonomi Jakarta yang mencapai sekitar 16,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional turut menjadi alasan pentingnya tata kelola BUMD dan BPD yang sehat. Pramono menilai penguatan sektor perbankan daerah akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi regional dan nasional.

Ia berharap Rakernas FKDK BPDSI mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan industri perbankan daerah saat ini. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan integritas, serta memperluas sinergi dengan pemerintah daerah.

"Bapak dan Ibu sekalian memiliki kontribusi besar dalam membangun daerah melalui BPD. Kedekatan dengan kekuasaan tidak akan berarti apa-apa tanpa kerja yang profesional dan berintegritas," tutupnya.