Menko AHY Dorong Kementerian PU Tindak Lanjuti Program Perkotaan Nasional yang Terintegrasi di Bukittinggi

BUKITTINGGI - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk merealisasikan program pengembangan perkotaan nasional yang terintegrasi (Integrated City Planing/ICP) untuk Kota Bukittinggi.

Hal itu menjadi salah satu poin penting hasil pertemuan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dengan AHY di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (15/1) malam.

“Untuk implementasi dari Rencana Pengembangan Kawasan tersebut, kami menemui Menteri Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kawasan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Deputi Tata Ruang Kemenko IPK dan Staf Khusus Kemenko IPK," kata Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam keterangannya yang diterima di Bukittinggi, Jumat.

Menurut dia, pada 2025 lalu, Kota Bukittinggi dijadikan sebagai salah satu dari 10 kota percontohan di Indonesia, untuk program National Urban Development Project (NUDP).

Salah satu program pengembangan perkotaan nasional yang bertujuan mewujudkan kota terintegrasi, sejahtera dan layak huni melalui perencanaan bersama pusat dan daerah, termasuk penyusunan rencana induk ICP, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan tata kelola perkotaan berkelanjutan.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengaku bangga karena Bukittinggi menjadi satu dari 10 kota percontohan dan prioritas untuk program ICP.

Kota Bukittinggi merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi pelayanan pariwisata, perkebunan, pertanian dan industri sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional.

“Menjadi salah satu dari 10 Kota Prioritas ICP, tentu membuat kita bangga. Ini kesempatan yang haris kita maksimalkan karena Bukittinggi merupakan kawasan perkotaan dengan keunggulan pariwisata yang mendukung pelestarian warisan budaya," katanya.

Nantinya akan ada kegiatan pembangunan dalam rangka pelayanan publik yang meliputi kawasan Jam Gadang, Pasar Atas dan Pasar Bawah, Jalan Sudirman, Lapangan Wirabraja dan sejumlah titik lainnya.

Pada Tahun 2025 kegiatan perencanaan berupa Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas telah selesai dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum.

Kawasan terpilih sebagai kawasan percontohan antaranya Pasar Simpang Aur dan Jalan Sudirman sebagai koridor ekonomi kreatif berbasis warisan budaya yang mendukung seni, kuliner dan ritel dalam ruang publik yang hidup.

“Ini peluang baik bagi kita untuk semakin meningkatkan dan mempercantik wajah Kota Bukittinggi. Tujuannya Agar semakin banyak kunjungan, tentunya berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pekerjaannya ini tentu nilainya besar, tapi sesuai rencananya, biayanya dibantu oleh Bank Dunia,” kata Ramlan.

Pembangunan yang terintegrasi ini tentunya menelan biaya cukup besar. Namun, karena ini menjadi salah satu program nasional, biayanya dikeluarkan pemerintah pusat bekerjasama dengan Bank Dunia.

Sementara Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di Kementerian PU bertindak sebagai Executing Agency (EA) proyek NUDP.

"Selanjutnya untuk rencana implementasinya, sesuai arahan Bapak Menko, akan dilaksanakan rapat koordinasi dalam waktu dekat dengan Kementerian PU dan mendorong program ini segera direalisasikan,” kata Ramlan.